Aturan Terbaru Pajak E-Commerce 2026 dan Alasan Ditundannya
Pajak e-commerce kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menunda penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace. Kebijakan tersebut berkaitan dengan PMK […]
Pajak e-commerce kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menunda penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace. Kebijakan tersebut berkaitan dengan PMK […]
Coretax membawa perubahan pada proses administrasi pembayaran pajak, termasuk pembuatan kode billing dan pencatatan pembayaran. Pada 2026, DJP kembali menyempurnakan
Pemindahbukuan pajak menjadi solusi ketika pembayaran pajak sudah dilakukan, tetapi terdapat kesalahan pada data atau tujuan pembayarannya. Kesalahan seperti kode
PMK 44 Tahun 2026 memperbarui ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak, termasuk persyaratan kepemilikan SKT. Aturan ini
UU PFII menjadi landasan baru Indonesia untuk membangun pusat finansial internasional yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. Regulasi ini