Pemindahbukuan pajak menjadi solusi ketika pembayaran pajak sudah dilakukan, tetapi terdapat kesalahan pada data atau tujuan pembayarannya. Kesalahan seperti kode akun pajak, jenis setoran, masa pajak, atau tahun pajak dapat membuat pembayaran perlu diperbaiki.
Melalui mekanisme pemindahbukuan, pembayaran tertentu dapat dialihkan agar dibukukan pada kewajiban pajak yang seharusnya. Berikut informasi lengkapnya.
Apa Itu Pemindahbukuan Pajak?
Pemindahbukuan pajak adalah proses mengalihkan penerimaan pajak dari pembayaran semula agar diperhitungkan pada kewajiban yang sesuai. Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kesalahan administrasi pembayaran tanpa harus melakukan pembayaran kembali atas kewajiban yang sama.
Dengan demikian, Wajib Pajak dapat mengoreksi pembayaran tertentu setelah transaksi penyetoran berhasil dilakukan. Namun, pemindahbukuan tidak dapat digunakan untuk seluruh jenis pembayaran sehingga jenis kesalahan perlu diperiksa terlebih dahulu.
Baca juga: SKT Kuasa Wajib Pajak: Pengertian, Syarat, dan Cara Pengajuan di Coretax
Bagaimana Aturan Pemindahbukuan Pajak Terbaru?
Aturan pemindahbukuan pajak terbaru mengacu pada PER-8/PJ/2026 yang mengubah ketentuan dalam PER-10/PJ/2024. Ketentuan tersebut mengatur pembayaran dan penyetoran pajak, termasuk mekanisme pemindahbukuan atas penerimaan pajak tertentu.
Pemindahbukuan dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jenis penerimaan yang dapat dipindahbukukan mencakup pembayaran terkait SPT, ketetapan pajak, PPh tertentu, Bea Meterai, serta Deposit Pajak sesuai ketentuan.
Salah satu ketentuan penting adalah penyelesaian permohonan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Batas tersebut membuat kelengkapan data dan dokumen menjadi bagian penting dalam proses pemindahbukuan.
Baca juga: Apa Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan Pajak? Simak Pengertian, Syarat, dan Dasar Hukumnya
Apa Saja Sebab Pemindahbukuan Pajak?
Pemindahbukuan pajak umumnya dilakukan karena terdapat kesalahan administratif setelah pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan. Beberapa kesalahan yang dapat menjadi alasan PBK meliputi kesalahan NPWP, nama Wajib Pajak, kode akun pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, atau nominal pembayaran.
Kesalahan tersebut dapat terjadi ketika Wajib Pajak membuat kode billing atau melakukan pembayaran dengan data yang tidak sesuai. PBK juga dapat berkaitan dengan pembayaran yang seharusnya diperhitungkan untuk kewajiban pajak tertentu tetapi masuk pada akun atau jenis setoran berbeda.
Karena itu, Wajib Pajak perlu mengetahui sumber kesalahan sebelum menentukan apakah PBK merupakan mekanisme penyelesaian yang tepat.
Baca juga: Aturan PPh 21 Terbaru 2026: Panduan Lengkap Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif TER, dan Perubahannya
Syarat Pemindahbukuan Pajak
Syarat pemindahbukuan pajak perlu dipenuhi agar permohonan dapat diproses oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak harus memastikan pembayaran yang akan dipindahbukukan termasuk jenis penerimaan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan pemindahbukuan.
Bukti pembayaran atau dokumen yang menunjukkan penerimaan pajak juga perlu disiapkan sebagai dasar pengajuan permohonan. Data pembayaran harus dapat diidentifikasi dengan jelas, termasuk informasi pembayaran asal dan tujuan pemindahbukuan.
Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak juga dapat diminta melampirkan dokumen pendukung sesuai penyebab dan jenis pembayaran yang diajukan. Kelengkapan informasi menjadi penting karena jangka waktu penyelesaian dihitung setelah permohonan dinyatakan lengkap.
Baca juga artikel berikut: Aturan PPN Terbaru 2026 dan Cara Perhitungannya
Pembayaran Apa Saja yang Dapat Dipindahbukukan?
Tidak seluruh pembayaran pajak dapat dialihkan melalui mekanisme PBK karena terdapat ketentuan mengenai jenis penerimaan yang dapat diproses. Pembayaran yang dapat dipindahbukukan antara lain pembayaran terkait SPT, surat ketetapan pajak, PPh tertentu, Bea Meterai, dan Deposit Pajak sesuai ketentuan.
Pemindahbukuan juga dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan pembayaran yang memenuhi persyaratan administratif. Wajib Pajak sebaiknya memeriksa jenis pembayaran terlebih dahulu agar tidak mengajukan PBK untuk transaksi yang sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian berbeda.
Apakah Semua Kesalahan Pembayaran Bisa Dipindahbukukan?
Tidak semua kesalahan pembayaran dapat diselesaikan melalui pemindahbukuan karena terdapat pembayaran tertentu yang dikecualikan dari mekanisme tersebut. Jika pembayaran tidak memenuhi ketentuan PBK, Wajib Pajak dapat mempertimbangkan mekanisme pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
Perbedaan mekanisme tersebut penting dipahami agar Wajib Pajak tidak salah memilih prosedur setelah menemukan kesalahan pembayaran. Dengan kata lain, langkah pertama bukan langsung mengajukan PBK, tetapi memastikan jenis pembayaran dan karakter kesalahannya.
Baca juga: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Fitur, dan Manfaat Coretax Pajak
Cara Pemindahbukuan Pajak di Coretax
Cara pemindahbukuan pajak dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem administrasi perpajakan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Pada Coretax, Wajib Pajak dapat mengakses layanan pemindahbukuan melalui menu Pembayaran dan memilih layanan permohonan pemindahbukuan.
Selanjutnya, Wajib Pajak memilih pembayaran yang akan dipindahbukukan serta memasukkan alasan pengajuan sesuai kondisi pembayaran. Data tujuan kemudian diisi berdasarkan kewajiban pajak yang seharusnya, termasuk masa pajak, tahun pajak, kode akun pajak, kode jenis setoran, dan nominal.
Dokumen pendukung diunggah sesuai kebutuhan sebelum permohonan ditandatangani dan dikirim melalui sistem. Setelah permohonan dikirim, status pengajuan dapat dipantau sampai DJP menerbitkan Bukti Pemindahbukuan atau pemberitahuan penolakan.
Berapa Lama Proses Pemindahbukuan Pajak?
Permohonan pemindahbukuan diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Jika persyaratan terpenuhi, DJP menerbitkan Bukti Pemindahbukuan sebagai bukti bahwa penerimaan telah dialihkan sesuai permohonan.
Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan, DJP dapat menerbitkan pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak. Karena batas waktu dihitung sejak permohonan lengkap, Wajib Pajak perlu memastikan seluruh data dan dokumen telah benar sebelum mengirimkan pengajuan.
Baca juga artikel berikut: Apa Itu Pajak Dividen? Simak Pengertian, Sumber Dividen, dan Ketentuan Terbaru 2026
Contoh Pemindahbukuan Pajak
Contoh pemindahbukuan pajak dapat terjadi ketika perusahaan menyetorkan pajak dengan kode akun atau kode jenis setoran yang tidak sesuai. Misalnya, perusahaan seharusnya melakukan pembayaran untuk jenis pajak tertentu, tetapi pembayaran justru tercatat menggunakan kode jenis setoran yang berbeda.
Apabila transaksi tersebut memenuhi ketentuan PBK, perusahaan dapat mengajukan pemindahbukuan agar pembayaran dibukukan pada kewajiban yang benar. Sebaliknya, jika pembayaran tidak memenuhi ketentuan PBK, perusahaan perlu menggunakan mekanisme perpajakan lain yang tersedia.
Baca juga artikel berikut: Tarif PTKP Terbaru 2026 Beserta Daftar Kategori, Cara Hitung, dan Pengaruhnya pada SPT
Apa yang Harus Dilakukan Setelah PBK Disetujui?
Setelah pemindahbukuan disetujui, Wajib Pajak perlu memastikan pembayaran telah tercatat pada kewajiban pajak yang menjadi tujuan. Bukti Pemindahbukuan juga perlu disimpan sebagai dokumen administrasi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan pajak.
Pemeriksaan ulang penting dilakukan agar kesalahan pembayaran tidak menyebabkan kewajiban pajak tetap tercatat belum dibayar. Langkah tersebut juga membantu perusahaan menjaga rekonsiliasi antara pembukuan internal, pembayaran pajak, dan data administrasi perpajakan.
Baca juga: Panduan SPT Masa PPN, Cara Lapor di Coretax & Aturan Lebih Bayar
Kesimpulan
Pemindahbukuan pajak merupakan mekanisme untuk mengalihkan pembayaran tertentu akibat kesalahan administrasi menuju kewajiban pajak yang sesuai. Aturan pemindahbukuan pajak terbaru mengacu pada PER-8/PJ/2026 sebagai perubahan atas PER-10/PJ/2024.
PBK dapat digunakan untuk kesalahan tertentu, tetapi tidak seluruh pembayaran dapat dialihkan melalui mekanisme tersebut. Sebelum mengajukan permohonan, Wajib Pajak perlu memeriksa penyebab kesalahan, jenis pembayaran, dokumen pendukung, serta tujuan pemindahbukuan.
Pengajuan dapat dilakukan secara elektronik melalui layanan Coretax dengan mengikuti tahapan dan ketentuan yang berlaku.
FAQ Pemindahbukuan Pajak
Apa itu pemindahbukuan pajak?
Pemindahbukuan pajak adalah mekanisme mengalihkan penerimaan pajak agar dibukukan pada kewajiban pajak yang sesuai.
Apa aturan pemindahbukuan pajak terbaru?
Aturan terbaru mengacu pada PER-8/PJ/2026 yang mengubah ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak dalam PER-10/PJ/2024.
Apa saja penyebab pemindahbukuan pajak?
PBK dapat disebabkan kesalahan NPWP, kode akun pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, atau nominal pembayaran.
Apakah pemindahbukuan pajak bisa dilakukan melalui Coretax?
Ya, permohonan pemindahbukuan dapat dilakukan secara elektronik melalui layanan pemindahbukuan pada Coretax.
Berapa lama proses pemindahbukuan pajak?
Permohonan diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
Apakah semua pembayaran pajak bisa dipindahbukukan?
Tidak, hanya pembayaran yang memenuhi jenis dan persyaratan pemindahbukuan berdasarkan ketentuan perpajakan.
