Dividen merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diperoleh investor maupun pemegang saham dari kepemilikan modal pada suatu perusahaan. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi saham, reksa dana, dan berbagai instrumen pasar modal lainnya, pemahaman mengenai pajak dividen menjadi semakin penting.
Namun, masih banyak wajib pajak yang menganggap bahwa seluruh dividen otomatis dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Padahal, ketentuan perpajakan atas dividen telah mengalami berbagai perubahan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur perlakuan pajak atas penghasilan dari dividen. Simak informasi lenngkapnya pada artikel berikut.
Apa Itu Pajak Dividen?
Pajak dividen adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari kepemilikan saham, penyertaan modal, maupun bentuk investasi lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dividen sendiri merupakan bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham setelah perusahaan memperoleh keuntungan dan memenuhi berbagai kewajiban yang telah ditentukan. Dengan kata lain, ketika perusahaan membagikan laba kepada pemilik modal, penghasilan tersebut dapat menjadi objek pajak bagi penerimanya.
Dalam sistem perpajakan Indonesia, dividen termasuk kategori penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Oleh karena itu, dividen yang diterima oleh wajib pajak pada prinsipnya dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), kecuali memperoleh fasilitas atau perlakuan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
Fungsi Pajak Dividen dalam Sistem Perpajakan Indonesia
Pajak dividen tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme perpajakan yang mengatur penghasilan dari aktivitas investasi dan kepemilikan modal.
Keberadaan pajak dividen membantu memastikan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dapat dikenakan pajak secara adil sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut penjelasan fungsi ajak dividen dalam sistem perpajakan Indonesia:
1. Menjadi Sumber Penerimaan Negara
Salah satu fungsi utama pajak dividen adalah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui sektor Pajak Penghasilan (PPh).
Ketika investor memperoleh penghasilan dari pembagian laba perusahaan, sebagian dari penghasilan tersebut dapat menjadi objek pajak yang kemudian digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pemerintah lainnya.
Baca juga: Aturan Pajak Terbaru 2026: Perubahan PPh Final UMKM 0,5% yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha
2. Mewujudkan Keadilan dalam Sistem Pajak
Dalam konsep perpajakan, dividen merupakan bentuk tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak.
Karena termasuk penghasilan, maka dividen pada prinsipnya diperlakukan sama seperti sumber penghasilan lainnya, seperti gaji, honorarium, maupun keuntungan usaha.
Penerapan pajak dividen bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sehingga seluruh bentuk penghasilan memiliki perlakuan yang proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mendukung Transparansi Aktivitas Investasi
Pajak dividen juga membantu pemerintah meningkatkan transparansi terhadap aktivitas investasi yang dilakukan oleh wajib pajak.
Melalui sistem pelaporan dan pemotongan pajak, otoritas perpajakan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai penghasilan yang berasal dari kepemilikan modal dan aktivitas investasi.
Hal ini berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan serta memperkuat integritas sistem perpajakan nasional.
4. Mendorong Reinvestasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan atas dividen untuk mendorong reinvestasi di dalam negeri.
Kebijakan tersebut bertujuan agar dana yang berasal dari pembagian laba perusahaan dapat kembali digunakan untuk kegiatan produktif, investasi baru, maupun pengembangan usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari Mana Sumber Dividen Berasal?
Sebelum memahami aturan pajaknya, penting untuk mengetahui terlebih dahulu sumber penghasilan dividen yang dapat diterima oleh wajib pajak.
Secara umum, dividen berasal dari pembagian laba yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham atau pemilik modal.
Namun dalam praktiknya, sumber dividen tidak hanya berasal dari perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek. Berikut informasi lengkap sumber dividen:
1. Dividen dari Kepemilikan Saham Perusahaan
Sumber dividen yang paling umum berasal dari kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba dan memutuskan untuk membagikan sebagian keuntungannya kepada pemegang saham, maka pembayaran tersebut disebut sebagai dividen.
Besarnya dividen yang diterima biasanya disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing investor.
2. Dividen dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha
Selain saham perusahaan terbuka, dividen juga dapat berasal dari penyertaan modal pada badan usaha lainnya.
Misalnya:
- Perseroan Terbatas (PT).
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Perusahaan tertutup.
- Bentuk usaha lainnya yang membagikan keuntungan kepada pemilik modal.
Baca juga: PPh Orang Pribadi: Panduan Lengkap Aturan Tiering PPh Orang Pribadi Terbaru 2026
3. Dividen dari Investasi Luar Negeri
Wajib Pajak Dalam Negeri juga dapat menerima dividen dari perusahaan yang berada di luar Indonesia. Penghasilan tersebut tetap menjadi bagian dari penghasilan wajib pajak dan memiliki ketentuan perpajakan tersendiri sesuai regulasi yang berlaku.
Karena melibatkan yurisdiksi pajak yang berbeda, perlakuan pajak atas dividen luar negeri memiliki aturan khusus yang perlu diperhatikan oleh investor.
Bagaimana Aturan Terbaru Pajak Dividen 2026?
Aturan pajak dividen di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan diperkuat melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Perubahan tersebut mengubah perlakuan perpajakan atas dividen yang diterima wajib pajak, khususnya bagi investor orang pribadi dalam negeri. Lalu, apa saja perubahan terbaru mengenai pajak dividen di tahun 2026? Berikut informasinya:
1. Regulasi Pajak Dividen Mengacu pada UU HPP dan PP Nomor 9 Tahun 2021
Aturan pajak dividen terbaru 2026 masih mengacu pada sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum perlakuan perpajakan atas dividen.
Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur perlakuan pajak atas dividen dan penghasilan dari luar negeri.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah memperkenalkan berbagai insentif perpajakan yang sebelumnya tidak tersedia, termasuk pengecualian objek pajak atas dividen tertentu dan pemberian fasilitas perpajakan bagi penghasilan yang diinvestasikan kembali di Indonesia.
2. Dividen Dalam Negeri Dapat Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dapat dikecualikan dari objek PPh apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Sebelumnya, dividen yang diterima investor individu umumnya dikenakan PPh Final sehingga secara langsung mengurangi hasil investasi yang diterima.
Kebijakan ini memberikan keuntungan bagi investor karena dividen yang diperoleh berpotensi diterima secara lebih optimal. Selain meningkatkan daya tarik investasi saham dan instrumen investasi lainnya, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat iklim investasi di Indonesia.
3. Dividen Luar Negeri Mendapat Perlakuan Pajak yang Lebih Kompetitif
Sebelumnya, penghasilan dividen luar negeri pada umumnya menjadi objek Pajak Penghasilan yang harus dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun melalui kebijakan terbaru, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan tertentu apabila dana tersebut memenuhi persyaratan investasi yang telah ditentukan.
Perubahan ini bertujuan meningkatkan daya saing sistem perpajakan Indonesia sekaligus mendorong repatriasi modal atau masuknya dana investasi dari luar negeri ke dalam sistem ekonomi nasional.
Dengan adanya insentif tersebut, investor Indonesia yang memiliki aset atau investasi di luar negeri memperoleh fleksibilitas yang lebih baik dalam mengelola portofolio investasinya.
Baca juga: Perbedaan PPN dan PPh yang Wajib Diketahui serta Regulasi Terbarunya
4. Pelaporan Dividen dalam SPT Tahunan Tetap Menjadi Kewajiban
Setiap wajib pajak yang menerima dividen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tetap harus mencantumkan penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pelaporan ini diperlukan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan verifikasi terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan.
Dengan demikian, penting untuk dipahami bahwa fasilitas pembebasan atau pengecualian pajak tidak berarti menghilangkan kewajiban administrasi perpajakan.
Kepatuhan dalam pelaporan tetap menjadi bagian penting dari penerapan aturan pajak dividen terbaru 2026 dan dapat membantu wajib pajak menghindari potensi sanksi atau koreksi pajak di kemudian hari.nya:
Mengapa Aturan Pajak Dividen Terus Diperbarui?
Perubahan regulasi pajak dividen pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih kompetitif dan mendukung pertumbuhan investasi.
Melalui berbagai insentif yang diberikan, pemerintah berharap dana yang diperoleh dari pembagian laba perusahaan tidak hanya dinikmati sebagai pendapatan pasif, tetapi juga dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan produktif yang memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan investasi domestik, memperkuat pasar modal Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga: Aturan PPN Terbaru 2026 dan Cara Perhitungannya
FAQ Seputar Pajak Dividen
Apakah dividen termasuk objek pajak?
Ya. Dividen pada prinsipnya merupakan penghasilan yang termasuk objek Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan Indonesia.
Apakah dividen dalam negeri masih dikenakan pajak?
Dividen tertentu dapat memperoleh perlakuan khusus atau dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam regulasi perpajakan yang berlaku.
Apakah dividen luar negeri dikenakan pajak?
Dividen yang berasal dari luar negeri memiliki ketentuan perpajakan tersendiri dan dapat memperoleh fasilitas tertentu sesuai syarat yang ditetapkan pemerintah.
Apakah dividen harus dilaporkan dalam SPT?
Ya. Penghasilan berupa dividen tetap perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
