Home » Benarkah Ada Ketentuan Baru Pajak Kontrakan 2027? Ini Penjelasan DJP

Benarkah Ada Ketentuan Baru Pajak Kontrakan 2027? Ini Penjelasan DJP

Isu pajak kontrakan 2027 ramai setelah pemerintah membahas perluasan basis pajak dan potensi penerimaan dari penghasilan sewa properti. Namun, kabar tersebut tidak berarti pemerintah akan menerapkan jenis pajak baru khusus pemilik rumah kontrakan pada 2027.

DJP justru menegaskan bahwa penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan memang sudah menjadi objek PPh berdasarkan aturan yang berlaku. Berikut penjelasan lengkapnya.

Benarkah Pajak Kontrakan Akan Diterapkan pada 2027?

Pajak kontrakan 2027 belum merupakan jenis pajak baru karena penghasilan sewa tanah dan bangunan sudah dikenai PPh. Isu tersebut muncul setelah pemerintah menyampaikan rencana memperluas basis perpajakan pada 2027, termasuk mengoptimalkan potensi pajak dari properti yang disewakan.

Dalam penjelasan terbaru, DJP menyatakan belum terdapat usulan program kerja spesifik pada 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa. Karena itu, istilah “pajak kontrakan 2027” lebih tepat dipahami sebagai isu mengenai optimalisasi kepatuhan atas kewajiban pajak yang sudah ada.

Bagaimana Penjelasan DJP tentang Pajak Kontrakan?

DJP menjelaskan bahwa penghasilan dari menyewakan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya telah menjadi objek PPh berdasarkan ketentuan perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP menyatakan belum ada usulan program khusus yang menargetkan pemilik rumah kontrakan pada 2027.

Pengawasan pajak juga tidak dilakukan semata-mata berdasarkan jumlah rumah yang dimiliki, tetapi mempertimbangkan data, profil, risiko kepatuhan, serta kondisi ekonomi wajib pajak. Dengan demikian, pemilik kontrakan tidak perlu menganggap isu tersebut sebagai pemberlakuan pajak baru yang tiba-tiba muncul pada 2027.

Baca update terbaru: Aturan Terbaru Pajak E-Commerce 2026 dan Alasan Ditundannya

Apa Dasar Hukum Pajak Kontrakan?

Dasar hukumnya adalah PP Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Pasal 2 ayat (1) PP 34/2017 mengatur bahwa penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai PPh yang bersifat final.

Kemudian, Pasal 4 ayat (1) menetapkan tarif PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Ketentuan tersebut telah berlaku sejak 2 Januari 2018 sehingga bukan aturan pajak yang baru akan berlaku pada 2027.

Berapa Besaran Pajak Rumah Kontrakan?

Besaran pajak rumah yang dikontrakan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan tersebut tidak hanya memperhatikan nilai sewa yang tercantum dalam perjanjian, tetapi juga pembayaran terkait bangunan seperti biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, layanan, dan fasilitas tertentu.

Sebagai contoh, rumah disewakan dengan nilai Rp50 juta selama satu tahun, sehingga PPh finalnya adalah:

10% × Rp50 juta = Rp5 juta.

Dengan demikian, pajak penghasilan atas sewa rumah tersebut sebesar Rp5 juta apabila seluruh nilai tersebut menjadi dasar pengenaan pajak.

Baca juga artikel berikut: Aturan PPN Terbaru 2026 dan Cara Perhitungannya

Siapa yang Membayar Pajak Kontrakan?

Pihak yang membayar atau memotong PPh kontrakan bergantung pada status penyewa sebagai pemotong pajak. Jika penyewa merupakan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, seperti badan pemerintah atau badan tertentu, pajak dipotong oleh penyewa sebelum pembayaran kepada pemilik.

Sebaliknya, apabila penyewa merupakan orang pribadi yang bukan pemotong PPh, pemilik kontrakan wajib membayar sendiri PPh final yang terutang. Bukti pemotongan atau pembayaran tersebut perlu disimpan karena menjadi bagian dari administrasi perpajakan pemilik properti.

Apakah Pajak Kontrakan Sama dengan PBB?

Pajak kontrakan berbeda dengan PBB karena keduanya memiliki objek dan dasar pengenaan yang berbeda. PPh final kontrakan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari menyewakan tanah dan/atau bangunan, sedangkan PBB berkaitan dengan objek bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai.

Artinya, pemilik rumah kontrakan dapat memiliki kewajiban PBB sekaligus kewajiban PPh atas penghasilan sewanya. Keduanya tidak boleh dianggap sebagai satu jenis pajak hanya karena sama-sama berkaitan dengan properti.

Apa Efek Jika Pemerintah Memperluas Pengawasan Pajak Kontrakan?

Perluasan basis pajak dapat membuat penghasilan sewa lebih mudah teridentifikasi melalui pemanfaatan data perpajakan yang semakin terintegrasi.Pemerintah menyatakan Coretax terus dikembangkan untuk melakukan analisis data perpajakan secara lebih menyeluruh dan membantu mencocokkan profil wajib pajak dengan indikator ekonomi.

Bagi pemilik kontrakan, kondisi tersebut berarti administrasi penghasilan sewa menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Risiko bukan terutama berasal dari kepemilikan rumah yang dikontrakan, tetapi dari ketidaksesuaian antara penghasilan yang diperoleh, kewajiban pajak, dan data yang dilaporkan.

Apakah Tarif Pajak Kontrakan Akan Naik pada 2027?

Belum terdapat ketentuan yang menetapkan kenaikan tarif PPh final kontrakan menjadi tarif baru pada 2027. Tarif 10% masih merupakan ketentuan berdasarkan PP 34/2017 yang mengatur penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Dengan demikian, pemilik kontrakan tidak seharusnya langsung mengasumsikan bahwa tarif pajaknya akan berubah hanya karena adanya pembahasan perluasan basis pajak. Apabila pemerintah menerbitkan aturan baru yang mengubah tarif atau mekanisme, perubahan tersebut perlu dilihat berdasarkan regulasi resminya.

Apa Dampaknya bagi Pemilik Rumah Kontrakan?

Dampak yang paling relevan bagi pemilik kontrakan adalah meningkatnya kebutuhan untuk memastikan penghasilan sewa telah dicatat dan kewajiban PPh telah dipenuhi. Pemilik properti yang selama ini belum memahami kewajiban pajaknya perlu mulai menghitung penghasilan sewa dan memastikan administrasinya sesuai ketentuan.

Sementara itu, pemilik yang sudah memenuhi kewajiban perpajakan tidak perlu menganggap isu 2027 sebagai munculnya pajak baru. Fokus utama sebaiknya diarahkan pada kepatuhan, kelengkapan bukti pembayaran, dan kesesuaian pelaporan penghasilan.

Tips Menghadapi Aturan Pajak Kontrakan

Pemilik kontrakan sebaiknya melakukan pemeriksaan administrasi sebelum muncul perubahan kebijakan atau pengawasan yang lebih intensif. Beberapa langkah penting adalah mencatat seluruh nilai sewa, menyimpan perjanjian dan bukti pembayaran, serta memastikan PPh final telah dibayar atau dipotong sesuai ketentuan.

Pemilik juga perlu memahami apakah penyewa termasuk pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh atau tidak. Selain itu, pastikan penghasilan sewa telah dilaporkan dalam administrasi perpajakan dan pantau informasi resmi DJP sebelum mengambil tindakan berdasarkan kabar yang beredar.

Apa Bedanya Pajak Kontrakan dan Pajak Rumah Kos?

Pajak kontrakan dan pajak rumah kos dapat memiliki perlakuan perpajakan berbeda karena karakter transaksi dan kegiatan usahanya berbeda. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya dikenai PPh final 10% berdasarkan PP 34/2017, sedangkan jasa pelayanan penginapan termasuk rumah kos dikecualikan dari rezim PPh final tersebut.

Pengecualian tersebut tidak berarti penghasilan rumah kos bebas pajak karena penghasilannya tetap dapat dikenai PPh berdasarkan skema perpajakan yang sesuai. Karena itu, klasifikasi kontrakan atau kos perlu melihat kondisi usaha dan pola transaksi sebenarnya, bukan hanya nama yang digunakan pemilik.

Kesimpulan

Pajak kontrakan 2027 bukanlah jenis pajak baru karena PPh atas penghasilan persewaan tanah dan bangunan telah berlaku berdasarkan PP 34/2017.Tarif PPh final atas persewaan tersebut adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, termasuk komponen tertentu yang berkaitan dengan bangunan.

DJP juga menegaskan bahwa hingga 11 Agustus 2026 belum terdapat usulan program kerja khusus 2027 yang secara spesifik menyasar pemilik rumah kontrakan. Yang perlu diperhatikan pemilik kontrakan adalah potensi penguatan pengawasan dan pemanfaatan data perpajakan untuk memastikan kewajiban yang sudah ada dipenuhi.

Karena itu, langkah terbaik bukan menunggu aturan baru, melainkan memastikan pencatatan penghasilan sewa, pembayaran PPh, bukti transaksi, dan pelaporan pajak telah dilakukan dengan benar.