Author name: Admin Beres Pajak

Suket UMKM PP 55 menjadi dokumen penting bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk menggunakan PPh Final berdasarkan PP 55. […]

IBK pajak menjadi bagian penting dalam akses informasi keuangan yang digunakan DJP untuk mendukung pengawasan dan kepatuhan perpajakan. Melalui mekanisme

Isu pajak kontrakan 2027 ramai setelah pemerintah membahas perluasan basis pajak dan potensi penerimaan dari penghasilan sewa properti. Namun, kabar

Status PKP yang terkena suspend dapat menghambat aktivitas perpajakan karena PKP tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Kondisi ini biasanya berkaitan

Pajak marketplace yang telanjur dipungut dari seller kini dikembalikan setelah pemerintah menunda penerapan PPh Pasal 22. Pengembalian ini menjadi perhatian

Pajak e-commerce kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menunda penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace. Kebijakan tersebut berkaitan dengan PMK

Coretax membawa perubahan pada proses administrasi pembayaran pajak, termasuk pembuatan kode billing dan pencatatan pembayaran. Pada 2026, DJP kembali menyempurnakan

Pemindahbukuan pajak menjadi solusi ketika pembayaran pajak sudah dilakukan, tetapi terdapat kesalahan pada data atau tujuan pembayarannya. Kesalahan seperti kode

PMK 44 Tahun 2026 memperbarui ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak, termasuk persyaratan kepemilikan SKT. Aturan ini

UU PFII menjadi landasan baru Indonesia untuk membangun pusat finansial internasional yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. Regulasi ini

Kinerja penerimaan negara merupakan indikator utama dalam mengukur kapasitas keuangan suatu pemerintahan. Salah satu tolok ukur makroekonomi yang paling sering

Pencatatan dan penagihan transaksi bisnis merupakan komponen vital bagi kelancaran arus kas perusahaan. Bagi pelaku usaha, dokumen tagihan menjadi instrumen

Dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, istilah pemotongan dan pemungutan pajak menjadi bagian vital perhitungan fiskal. Salah satu konsep penting

Dinamika regulasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru lewat penyederhanaan dan penguatan kepastian hukum administrasi. Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru mengenai

Pelaporan pajak bulanan merupakan kewajiban krusial bagi pelaku usaha berstatus Pengusaha Kena Pajak. Dalam administrasi perpajakan Indonesia, SPT PPN memegang