Coretax membawa perubahan pada proses administrasi pembayaran pajak, termasuk pembuatan kode billing dan pencatatan pembayaran. Pada 2026, DJP kembali menyempurnakan mekanisme tersebut melalui PER-8/PJ/2026 agar pembayaran pajak lebih fleksibel dan sesuai sistem Coretax.
Karena itu, memahami perubahan terbaru penting agar kesalahan pembayaran tidak menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan. Simak informasi lengkapnya.
Apa Itu Pajak Coretax?
Pajak Coretax merujuk pada administrasi perpajakan yang dilakukan melalui Coretax DJP, termasuk proses pembayaran dan penyetoran pajak. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan DJP yang mengintegrasikan registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan dalam satu sistem.
Dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dapat membuat kode billing, membayar tagihan, serta memantau pembayaran melalui layanan yang tersedia. Dengan sistem tersebut, proses pembayaran pajak menjadi bagian dari administrasi perpajakan digital yang terintegrasi.
Baca juga: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Fitur, dan Manfaat Coretax Pajak
Apa Aturan Terbaru Pajak Coretax?
Aturan terbaru pembayaran pajak pada Coretax mengacu pada PER-8/PJ/2026, yaitu perubahan atas PER-10/PJ/2024. PER-8/PJ/2026 berfokus pada penyempurnaan administrasi dan operasional pembayaran serta penyetoran pajak dalam implementasi Coretax.
Regulasi ini tidak mengubah tarif atau menciptakan jenis pajak baru, tetapi menyesuaikan mekanisme pembayaran dengan perkembangan sistem dan ketentuan perpajakan. Perubahan utamanya mencakup pengelolaan kode billing, pemindahbukuan, pengembalian kelebihan pembayaran, serta pembaruan KAP dan KJS.
Mengapa Wajib Pajak Perlu Mengetahui PER-8/PJ/2026?
Memahami PER-8/PJ/2026 penting karena kesalahan administrasi pembayaran dapat memengaruhi pencatatan kewajiban pajak. Perubahan aturan memberikan fleksibilitas baru ketika Wajib Pajak menemukan kesalahan sebelum kode billing digunakan.
Selain itu, pembaruan KAP dan KJS membuat Wajib Pajak perlu memastikan kode pembayaran yang digunakan sesuai dengan jenis kewajiban. Pemahaman terhadap aturan terbaru juga membantu Wajib Pajak menentukan solusi ketika pembayaran sudah dilakukan tetapi ternyata terdapat kesalahan.
Dengan mengetahui perubahan tersebut, risiko pembayaran menggunakan data yang tidak sesuai dapat diminimalkan.
Baca juga artikel berikut: Aturan PPN Terbaru 2026 dan Cara Perhitungannya
Apa Saja Poin Perubahan PER-8/PJ/2026?
PER-8/PJ/2026 membawa beberapa perubahan penting yang secara langsung berkaitan dengan pembayaran pajak melalui Coretax. Berikut beberapa poin perubahan pada PER-8/PJ/2026
1. Kode Billing Dapat Dibatalkan
Wajib Pajak kini dapat membatalkan kode billing yang belum digunakan untuk pembayaran dan masih dalam masa berlaku. Fitur ini membantu ketika terjadi kesalahan seperti nominal, kode akun pajak, atau transaksi pembayaran yang akhirnya tidak dilakukan. Setelah dibatalkan, Wajib Pajak dapat membuat kode billing baru dengan informasi pembayaran yang benar.
Baca juga artikel berikut: Tarif PTKP Terbaru 2026 Beserta Daftar Kategori, Cara Hitung, dan Pengaruhnya pada SPT
2. Masa Berlaku Kode Billing 14 Hari
Kode billing tetap memiliki masa berlaku 336 jam atau 14 hari sejak diterbitkan. Jika tidak digunakan sampai masa berlaku berakhir, kode billing otomatis kedaluwarsa dan Wajib Pajak perlu membuat kode baru. Ketentuan ini membuat Wajib Pajak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pembayaran setelah kode billing diterbitkan.
3. Ketentuan Pemindahbukuan Diperjelas
PER-8/PJ/2026 memperjelas jenis pembayaran yang dapat diproses melalui mekanisme pemindahbukuan atau PBK. Cakupannya antara lain pembayaran terkait SPT, Bea Meterai, ketetapan atau keputusan pajak, PPh atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan, PPJB, serta Deposit Pajak.
Perubahan ini membantu Wajib Pajak memahami apakah kesalahan pembayaran dapat diselesaikan melalui PBK.
Baca juga: Panduan SPT Masa PPN, Cara Lapor di Coretax & Aturan Lebih Bayar
4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Diperjelas
Jika pembayaran tidak memenuhi persyaratan PBK, Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Ketentuan ini memberikan alternatif ketika kesalahan pembayaran tidak dapat diperbaiki melalui pemindahbukuan.
5. KAP dan KJS Diperbarui
PER-8/PJ/2026 memperbarui lampiran Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk menyesuaikan sistem pembayaran Coretax. Pembaruan mencakup berbagai jenis pembayaran seperti PPh, PPN, Bea Meterai, PBB, GMT, PMSE, Deposit Pajak, dan jenis pembayaran lainnya. Karena itu, Wajib Pajak perlu memeriksa KAP dan KJS sebelum membuat kode billing.
Bagaimana Cara Bayar Pajak Coretax?
Cara bayar pajak Coretax dimulai dengan memastikan kewajiban pajak sudah diketahui dan data pembayaran telah sesuai. Untuk pembayaran mandiri, Wajib Pajak dapat masuk ke Coretax, memilih menu Pembayaran, kemudian mengakses layanan pembuatan kode billing secara mandiri.
Setelah identitas terverifikasi, pilih Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sesuai kewajiban yang akan dibayar. Selanjutnya, tentukan masa atau tahun pajak, mata uang, nominal pembayaran, serta keterangan apabila diperlukan.
Setelah data benar, kode billing dapat diunduh dan digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank, pos, atau lembaga pembayaran yang tersedia. Pastikan pembayaran dilakukan sebelum kode billing melewati masa berlaku 14 hari.
Baca juga artikel berikut: Apa Itu Pajak Dividen? Simak Pengertian, Sumber Dividen, dan Ketentuan Terbaru 2026
Bagaimana Cara Bayar Tagihan Pajak di Coretax?
Pembayaran tagihan pajak dilakukan melalui layanan pembuatan kode billing atas tagihan pajak pada Coretax. Wajib Pajak masuk ke menu Pembayaran, memilih layanan pembuatan kode billing atas tagihan, kemudian memilih tagihan yang akan dibayar.
Setelah nominal pembayaran ditentukan, Wajib Pajak dapat membuat kode billing dan menggunakannya untuk menyelesaikan pembayaran. Coretax juga memungkinkan pembayaran tagihan menggunakan Deposit Pajak apabila saldo deposit mencukupi.
Baca juga: Aturan PPh 21 Terbaru 2026: Panduan Lengkap Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif TER, dan Perubahannya
Apa yang Harus Dilakukan Jika Salah Membuat Kode Billing?
Jika kode billing belum digunakan dan masih berlaku, Wajib Pajak dapat membatalkannya kemudian membuat kode billing baru. Mekanisme ini lebih praktis dibandingkan menunggu kode billing kedaluwarsa seperti mekanisme sebelumnya.
Namun, jika pembayaran sudah dilakukan, penyelesaiannya tidak lagi melalui pembatalan kode billing. Wajib Pajak perlu memeriksa apakah pembayaran memenuhi ketentuan PBK atau harus menggunakan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran.
Apa yang Harus Diperiksa Sebelum Bayar Pajak di Coretax?
Sebelum melakukan pembayaran, Wajib Pajak perlu memastikan identitas, KAP, KJS, masa pajak, tahun pajak, nominal, dan informasi pendukung telah sesuai. Pemeriksaan tersebut penting karena kesalahan pada data pembayaran dapat menyebabkan penerimaan pajak tercatat tidak sesuai kewajiban.
Wajib Pajak juga perlu memastikan kode billing masih aktif sebelum melakukan pembayaran. Dengan pemeriksaan sederhana tersebut, risiko kesalahan pembayaran dan kebutuhan melakukan koreksi administrasi dapat dikurangi.
Baca juga: SKT Kuasa Wajib Pajak: Pengertian, Syarat, dan Cara Pengajuan di Coretax
Kesimpulan
Pajak Coretax merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan proses pembayaran dan penyetoran dalam sistem digital DJP. Melalui PER-8/PJ/2026, DJP menyempurnakan mekanisme pembayaran tanpa mengubah tarif atau jenis pajak yang berlaku.
Perubahan penting mencakup pembatalan kode billing, masa berlaku 14 hari, penyesuaian PBK, pengembalian kelebihan pembayaran, serta pembaruan KAP dan KJS. Untuk bayar pajak Coretax, Wajib Pajak perlu membuat kode billing sesuai kewajiban, memeriksa seluruh data.
Kemudian menyelesaikan pembayaran sebelum kode billing kedaluwarsa. Memahami aturan terbaru membantu Wajib Pajak menghindari kesalahan pembayaran sekaligus memastikan kewajiban pajak tercatat secara tepat.
FAQ Pajak Coretax
Apa itu pajak Coretax?
Pajak Coretax adalah administrasi perpajakan yang dilakukan melalui sistem Coretax DJP, termasuk proses pembayaran dan penyetoran pajak.
Apa aturan terbaru pembayaran pajak di Coretax?
Aturan terbaru mengacu pada PER-8/PJ/2026 yang mengubah PER-10/PJ/2024 mengenai pembayaran dan penyetoran pajak.
Apakah kode billing Coretax bisa dibatalkan?
Ya, kode billing dapat dibatalkan selama belum digunakan dan masih berada dalam masa berlaku.
Berapa lama masa berlaku kode billing Coretax?
Kode billing berlaku selama 336 jam atau 14 hari sejak diterbitkan.
Bagaimana cara bayar pajak Coretax?
Wajib Pajak membuat kode billing melalui menu Pembayaran di Coretax, kemudian menggunakan kode tersebut untuk menyelesaikan pembayaran.
Bagaimana jika salah membayar pajak melalui Coretax?
Jika memenuhi persyaratan, pembayaran dapat diproses melalui pemindahbukuan, sedangkan pembayaran tertentu dapat diajukan untuk pengembalian kelebihan pembayaran.
