Home » SKT Kuasa Wajib Pajak: Pengertian, Syarat, dan Cara Pengajuan di Coretax

SKT Kuasa Wajib Pajak: Pengertian, Syarat, dan Cara Pengajuan di Coretax

PMK 44 Tahun 2026 memperbarui ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak, termasuk persyaratan kepemilikan SKT. Aturan ini memberikan pilihan bagi Wajib Pajak untuk menunjuk konsultan pajak, keluarga, maupun pihak lain yang memenuhi persyaratan.

Bagi pihak lain yang ingin menjadi kuasa, SKT menjadi dokumen penting sebelum dapat menerima penunjukan dari Wajib Pajak. Berikut informasi lengkapnya.

Apa Itu SKT Kuasa Wajib Pajak?

SKT Kuasa Wajib Pajak adalah dokumen yang membuktikan bahwa pihak lain memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai kuasa. Dalam PMK 44/2026, pihak lain berarti seseorang selain konsultan pajak dan keluarga yang memiliki kompetensi perpajakan dan SKT.

SKT dalam konteks ini berbeda dengan SKT yang berkaitan dengan pendaftaran NPWP karena secara khusus menunjukkan kelayakan seseorang sebagai pihak lain yang dapat menjadi kuasa.

SKT juga bukan merupakan surat kuasa karena kewenangan mewakili Wajib Pajak baru muncul setelah adanya Surat Kuasa Khusus. Dengan demikian, SKT berfungsi sebagai bukti kompetensi dan status terdaftar, sedangkan Surat Kuasa Khusus menjadi dasar pemberian kewenangan.

Siapa Saja yang Dapat Menjadi Kuasa Wajib Pajak?

Pihak yang dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak terdiri atas konsultan pajak, keluarga Wajib Pajak, dan pihak lain yang memenuhi persyaratan. Konsultan pajak dibuktikan dengan izin konsultan pajak, sedangkan pihak lain harus memiliki SKT yang masih berlaku.

Keluarga yang dimaksud mencakup suami, istri, serta keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua. Berbeda dengan pihak lain, anggota keluarga tidak diwajibkan memiliki SKT untuk dapat ditunjuk sebagai kuasa. Pembagian tersebut penting karena dokumen yang perlu disiapkan bergantung pada status pihak yang akan menerima kuasa.

Baca juga artikel berikut: Aturan PPN Terbaru 2026 dan Cara Perhitungannya

Siapa yang Wajib Memiliki SKT?

SKT wajib dimiliki oleh pihak lain yang akan ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak. Pihak lain mencakup seseorang yang bukan konsultan pajak dan bukan keluarga Wajib Pajak, tetapi ingin menjalankan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan kuasa.

Konsultan pajak tidak menggunakan SKT karena kompetensinya dibuktikan melalui Izin Konsultan Pajak. Sementara itu, keluarga tidak diwajibkan memiliki SKT sepanjang memenuhi ketentuan hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam PMK 44/2026.

Apa Saja Syarat SKT Kuasa Wajib Pajak?

Syarat SKT Kuasa Wajib Pajak berkaitan dengan identitas, kompetensi perpajakan, serta administrasi pada sistem yang digunakan. Pemohon perlu memiliki NPWP 16 digit yang aktif dan akun Coretax yang dapat digunakan untuk mengakses layanan administrasi perpajakan.

Dokumen kompetensi perpajakan juga perlu disiapkan, seperti sertifikat brevet, ijazah pendidikan perpajakan, atau dokumen kompetensi lain sesuai ketentuan. Pemohon juga perlu memastikan data identitas dan administrasi perpajakannya telah sesuai sebelum melakukan pengajuan. PMK 44/2026 menetapkan bahwa pihak lain harus memiliki SKT sebagai bukti kompetensi teknis di bidang perpajakan.

Apa Saja yang Perlu Disiapkan Sebelum Mengajukan SKT?

Dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengajukan SKT meliputi NPWP 16 digit, akun Coretax, dan dokumen kompetensi perpajakan. Dokumen kompetensi sebaiknya tersedia dalam format PDF agar dapat diunggah ketika proses pendaftaran melalui Coretax.

Pemohon juga perlu memastikan data pada aplikasi SIKOP telah tersedia dan sesuai dengan identitas administrasi perpajakan. Jika diperlukan, dokumen pendukung terkait penugasan atau proses pendampingan Wajib Pajak juga dapat disiapkan. Kelengkapan dokumen sejak awal membantu mengurangi risiko kendala ketika sistem melakukan verifikasi data dan dokumen.

Bagaimana Cara Mengajukan SKT Kuasa Wajib Pajak di Coretax?

Cara mengajukan SKT Kuasa Wajib Pajak di Coretax dilakukan secara elektronik melalui beberapa tahapan pendaftaran dan verifikasi. Berikut tahapan cara pengajuannya:

1. Pastikan Terdaftar pada SIKOP

Sebelum mengajukan SKT, pemohon perlu memastikan data telah terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Konsultan Pajak atau SIKOP. Data yang digunakan perlu menggunakan NPWP 16 digit dan sesuai dengan administrasi perpajakan pemohon. Tahap ini penting karena data pada sistem perlu tersinkronisasi sebelum proses pengajuan dilanjutkan.

2. Login ke Coretax

Setelah data dipastikan sesuai, pemohon dapat masuk ke Portal Wajib Pajak melalui akun Coretax yang telah aktif. Selanjutnya, pilih Portal Saya, kemudian masuk ke menu Perubahan Status dan pilih Penunjukan Wakil/Kuasa. Sistem kemudian menampilkan formulir yang digunakan untuk melakukan pendaftaran atau penunjukan kuasa.

3. Lengkapi Data Pendaftaran

Pemohon perlu memasukkan NPWP atau NIK pihak yang akan didaftarkan dan memastikan identitas yang ditampilkan sistem sudah benar. Selanjutnya, pilih tipe perwakilan yang sesuai, yaitu Konsultan Pajak atau Pihak Lain, kemudian lengkapi informasi kompetensi dan dokumen pendukung.

Data seperti klasifikasi kegiatan, nomor dan tingkat lisensi, periode berlaku, status izin, serta dokumen kompetensi perlu diisi sesuai kondisi sebenarnya. Kesalahan informasi pada tahap ini dapat menghambat proses verifikasi sehingga seluruh data sebaiknya diperiksa sebelum dikirim.

4. Verifikasi dan Kirim Permohonan

Setelah seluruh data terisi, pemohon perlu membaca pernyataan dan memastikan informasi yang disampaikan sudah benar. Selanjutnya, centang persetujuan dan pilih Simpan untuk mengirimkan permohonan. Coretax kemudian melakukan proses verifikasi terhadap identitas dan dokumen yang telah disampaikan.

5. Unduh SKT yang Diterbitkan

Jika permohonan memenuhi persyaratan, SKT akan diterbitkan secara elektronik melalui sistem. Dokumen tersebut dapat ditemukan melalui menu Kotak Masuk dan submenu Dokumen Saya pada Coretax. SKT elektronik dilengkapi QR Code yang dapat digunakan untuk membantu memastikan keabsahan dokumen.

Apakah Setelah SKT Terbit Langsung Bisa Menjadi Kuasa?

Tidak, kepemilikan SKT belum otomatis memberikan kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak. Setelah SKT diterbitkan, Wajib Pajak tetap harus menunjuk pihak tersebut melalui Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa Khusus menentukan hak dan kewajiban perpajakan tertentu yang dapat dijalankan oleh penerima kuasa. Satu Surat Kuasa Khusus hanya berlaku untuk satu orang kuasa dan kuasa tersebut tidak dapat melimpahkan kewenangannya kepada orang lain.

Apa Isi Surat Kuasa Khusus Pajak?

Surat Kuasa Khusus harus memuat identitas pemberi dan penerima kuasa, status kuasa, kewajiban perpajakan yang dikuasakan, serta masa berlaku. Dokumen tersebut dapat dibuat dalam bentuk elektronik maupun kertas sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan hak dan kewajiban secara elektronik, Wajib Pajak juga perlu memberikan persetujuan akses pada Portal Wajib Pajak kepada kuasa. Dengan demikian, SKT dan Surat Kuasa Khusus memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan dalam proses pemberian kuasa.

Berapa Lama Masa Berlaku SKT?

Masa berlaku SKT mengikuti masa berlaku Surat Keterangan Kompetensi yang menjadi dasar kompetensi pihak lain. Karena itu, pemegang SKT perlu memperhatikan masa berlaku dokumen kompetensinya agar status sebagai pihak lain tetap dapat digunakan.

Masa berlaku SKT juga perlu dibedakan dengan masa berlaku Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Wajib Pajak. Surat Kuasa Khusus memiliki masa berlaku tersendiri sesuai periode yang dicantumkan dalam dokumen tersebut.

Apa yang Terjadi Jika SKT Belum Dimiliki?

Pihak lain yang belum memiliki SKT tidak dapat menggunakan status pihak lain sebagai dasar untuk menerima penunjukan Kuasa Wajib Pajak. Namun, PMK 44/2026 memberikan ketentuan peralihan bagi seseorang selain konsultan pajak yang memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal perpajakan tertentu.

Ketentuan peralihan tersebut memungkinkan orang yang memenuhi persyaratan tertentu tetap ditunjuk sebagai kuasa sampai 31 Desember 2026. Karena itu, pihak yang selama ini menjalankan fungsi kuasa perlu memperhatikan ketentuan transisi agar tidak kehilangan dasar penunjukannya.

Kesimpulan

SKT Kuasa Wajib Pajak merupakan bukti bahwa pihak lain memenuhi persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai kuasa. Berdasarkan PMK 44/2026, pihak yang dapat menjadi kuasa meliputi konsultan pajak, keluarga, dan pihak lain yang memenuhi ketentuan.

Khusus pihak lain, kepemilikan SKT menjadi persyaratan sebelum dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak. Pengajuan SKT dapat dilakukan melalui Coretax setelah pemohon memastikan data administrasi dan kompetensi telah sesuai. Namun, SKT bukan Surat Kuasa Khusus sehingga penerima SKT masih memerlukan penunjukan resmi dari Wajib Pajak.