UU PFII menjadi landasan baru Indonesia untuk membangun pusat finansial internasional yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global.
Regulasi ini tidak hanya mengatur kegiatan usaha dan kelembagaan, tetapi juga menyediakan fasilitas perpajakan bagi pihak yang memenuhi ketentuan.Karena itu, memahami UU PFII penting untuk mengetahui arah kebijakan, peluang usaha, dan fasilitas pajak yang ditawarkan pemerintah.
Apa Itu UU PFII?
UU PFII adalah undang-undang yang menjadi landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai pusat keuangan berstandar global. DPR mengesahkan RUU PFII menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada 21 Juli 2026.
Pembentukan PFII merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. PFII dirancang untuk memperkuat daya saing sektor keuangan, menarik investasi global, serta mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan Indonesia.
Dengan demikian, UU PFII tidak hanya berkaitan dengan pajak, tetapi mencakup ekosistem keuangan, kelembagaan, penyelesaian sengketa, serta dukungan pemerintah.
Apa Aturan Terbaru UU PFII?
Aturan terbaru UU PFII mengatur penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia melalui 10 bab yang mencakup aspek kelembagaan hingga fasilitas perpajakan.
Pengaturan tersebut meliputi ketentuan umum, pembentukan PFII, kegiatan usaha, kelembagaan, arbitrase, pengadilan, dukungan pemerintah, fasilitas perpajakan, kekhususan PFII, dan ketentuan penutup.
Khusus perpajakan, Bab VIII mengatur fasilitas PPh, PPN dan/atau PPnBM, kepabeanan, perlakuan perpajakan atas warisan, serta perlakuan atas penanaman modal awal PFII. UU tersebut juga mengatur hak dan kewajiban pelaporan serta administrasi perpajakan bagi pelaku usaha, tenaga ahli, dan pihak lain di PFII.
Artinya, UU PFII membangun kerangka perpajakan khusus sebagai bagian dari ekosistem financial center, bukan sekadar memberikan potongan pajak.
Baca juga artikel berikut: Aturan PPN Terbaru 2026 dan Cara Perhitungannya
Apa Saja Poin Penting pada UU PFII?
Poin penting pada UU PFII mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, penyelesaian sengketa, serta fasilitas khusus untuk mendukung aktivitas keuangan internasional.
PFII mencakup berbagai kegiatan seperti perbankan, perasuransian, keuangan syariah, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan, modal ventura, teknologi sektor keuangan, hingga pengelolaan kekayaan keluarga atau family office.
Regulasi juga membentuk struktur kelembagaan PFII, termasuk lembaga pengelola dan lembaga pengawas jasa keuangan. Selain itu, tersedia lembaga arbitrase dan pengadilan khusus PFII untuk mendukung kepastian penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha.
Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa PFII dirancang sebagai ekosistem finansial yang tidak hanya mengandalkan insentif pajak, tetapi juga kepastian hukum dan tata kelola.
Apa Tujuan Pembentukan PFII?
Pembentukan PFII bertujuan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan yang mampu bersaing dengan financial center internasional. Pemerintah menargetkan PFII dapat memperluas akses modal dan investasi, mendorong inovasi serta tata kelola, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
Kehadiran PFII juga diharapkan dapat membantu Indonesia memperoleh sumber pembiayaan yang lebih beragam dan memperkuat integrasi sektor keuangan dengan ekonomi global.
Dengan ekosistem tersebut, Indonesia berupaya tidak hanya menjadi pasar investasi, tetapi juga lokasi pengelolaan modal dan aktivitas keuangan internasional.
Baca juga artikel berikut: Tarif PTKP Terbaru 2026 Beserta Daftar Kategori, Cara Hitung, dan Pengaruhnya pada SPT
Apa Saja Insentif Pajak pada UU PFII?
Insentif pajak pada UU PFII mencakup fasilitas PPh, PPN dan/atau PPnBM, kepabeanan, serta perlakuan perpajakan khusus bagi pihak tertentu. UU PFII secara khusus menyediakan dasar hukum pemberian fasilitas PPh, fasilitas PPN dan/atau PPnBM, serta fasilitas kepabeanan bagi kegiatan di PFII.
Selain itu, regulasi mengatur perlakuan perpajakan atas warisan dan penanaman modal awal PFII sebagai bagian dari fasilitas khusus. Bentuk dan penerima fasilitas tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh pihak yang berada di kawasan PFII karena tetap bergantung pada persyaratan yang ditetapkan.
Karena itu, calon pelaku usaha perlu membedakan antara tersedianya fasilitas dalam UU dan hak konkret untuk memperoleh fasilitas tersebut.
Apakah Insentif PPh 0% Berlaku untuk Semua Investor?
Tidak, fasilitas PPh 0% pada UU PFII tidak otomatis berlaku bagi seluruh investor atau pelaku usaha. Pemerintah menegaskan bahwa penerima fasilitas harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk ketentuan terkait kegiatan usaha dan kemampuan menarik investasi asing ke PFII.
Ketentuan mengenai bidang usaha, penerima, persyaratan, besaran fasilitas, dan mekanisme pemberian masih memerlukan aturan pelaksana. Dengan demikian, informasi mengenai PPh 0% harus dipahami sebagai fasilitas yang diberikan berdasarkan persyaratan, bukan pembebasan pajak umum di kawasan PFII.
Baca juga: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Fitur, dan Manfaat Coretax Pajak
Berapa Lama Insentif Pajak pada UU PFII Berlaku?
UU PFII memberikan dasar pemberian fasilitas PPh dengan jangka waktu yang dapat mencapai 50 tahun sesuai ketentuan fasilitasnya. Namun, masa berlaku tersebut tidak berarti seluruh jenis insentif pajak otomatis diberikan selama 50 tahun.
Pemerintah menjelaskan bahwa jangka waktu fasilitas dapat berbeda berdasarkan jenis insentif dan penerima yang memenuhi persyaratan. Ketentuan lebih rinci mengenai durasi dan mekanisme pemberian fasilitas akan ditentukan melalui aturan pelaksana.
Karena itu, calon investor perlu menunggu ketentuan teknis sebelum menghitung manfaat fiskal secara konkret.
Bagaimana Ketentuan Pajak bagi Perusahaan Multinasional?
Perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria Global Minimum Tax tetap harus memperhatikan ketentuan pajak minimum global. Artinya, fasilitas PPh 0% dalam PFII tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pajak minimum global bagi grup usaha yang termasuk cakupan GMT.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa insentif PFII tetap dirancang dengan mempertimbangkan standar perpajakan internasional. Dengan demikian, perusahaan multinasional perlu menganalisis manfaat insentif PFII bersama dampak aturan GMT sebelum menentukan struktur investasinya.
Baca juga: Aturan PPh 21 Terbaru 2026: Panduan Lengkap Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif TER, dan Perubahannya
Apa Hubungan UU PFII dengan Family Office?
UU PFII secara eksplisit mengakui family office sebagai salah satu kegiatan usaha sektor keuangan yang dapat beroperasi dalam ekosistem PFII. Pengakuan ini membuka peluang Indonesia membangun ekosistem pengelolaan kekayaan keluarga yang sebelumnya lebih banyak berkembang di pusat finansial seperti Singapura, Hong Kong, Dubai, dan Abu Dhabi.
UU PFII juga membuka ruang bagi struktur seperti special purpose vehicle atau SPV dan trust yang umum digunakan dalam pengelolaan aset serta perencanaan suksesi internasional.
Bagi high-net-worth individuals, aspek tersebut penting karena keputusan memilih lokasi family office tidak hanya mempertimbangkan tarif pajak, tetapi juga kepastian hukum, investasi, mobilitas, dan tata kelola.
Baca juga: SKT Kuasa Wajib Pajak: Pengertian, Syarat, dan Cara Pengajuan di Coretax
Apakah HNWI Mendapat Perlakuan Pajak Khusus?
HNWI atau pemilik kekayaan tinggi tertentu dapat memperoleh perlakuan perpajakan khusus berdasarkan kondisi yang ditetapkan dalam UU PFII. Dalam kondisi tertentu, warga negara asing yang terdaftar pada family office PFII, memperoleh Golden Visa, dan tidak menjalankan usaha aktif atau bekerja di Indonesia dapat memperoleh pengecualian sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri.
UU PFII juga mengatur perlakuan khusus atas warisan dalam kondisi tertentu ketika harta terdaftar pada family office di PFII. Ketentuan ini menunjukkan bahwa PFII diarahkan untuk mendukung pengelolaan kekayaan dan suksesi lintas generasi, bukan hanya kegiatan investasi perusahaan.
Baca juga artikel berikut: Apa Itu Pajak Dividen? Simak Pengertian, Sumber Dividen, dan Ketentuan Terbaru 2026
Apa yang Perlu Diperhatikan Calon Investor?
Calon investor perlu memahami bahwa fasilitas pajak PFII belum dapat dinilai hanya berdasarkan tarif atau jangka waktu insentif. Investor harus memperhatikan jenis kegiatan usaha, status subjek pajak, persyaratan investasi, ketentuan GMT, administrasi, serta aturan pelaksana yang mengatur fasilitas secara lebih teknis.
Pemerintah masih menyusun ketentuan mengenai klasifikasi kegiatan usaha, penerima, besaran, persyaratan, mekanisme, dan jangka waktu fasilitas. Karena itu, keputusan investasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada informasi mengenai “pajak 0% selama 50 tahun”.
Kesimpulan
UU PFII menjadi landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor keuangan dan menarik investasi global. Regulasi ini mengatur kegiatan usaha, kelembagaan, penyelesaian sengketa, fasilitas perpajakan, kepabeanan, serta perlakuan khusus lainnya.
Insentif pajak pada UU PFII mencakup fasilitas PPh, PPN dan/atau PPnBM, kepabeanan, serta beberapa perlakuan perpajakan khusus. Fasilitas PPh hingga 0% dan jangka waktu hingga 50 tahun tidak otomatis berlaku untuk seluruh investor karena terdapat persyaratan dan aturan pelaksana.
Karena itu, perkembangan PP, PMK, dan aturan teknis lainnya perlu diperhatikan sebelum menentukan pemanfaatan fasilitas PFII.
Baca juga: Panduan SPT Masa PPN, Cara Lapor di Coretax & Aturan Lebih Bayar
FAQ UU PFII
Apa itu UU PFII?
UU PFII adalah undang-undang yang menjadi landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
Apa tujuan UU PFII?
UU PFII bertujuan membangun financial center berdaya saing global sekaligus memperkuat akses investasi dan pembiayaan Indonesia.
Apa saja insentif pajak pada UU PFII?
Fasilitasnya mencakup PPh, PPN dan/atau PPnBM, kepabeanan, serta perlakuan perpajakan khusus sesuai persyaratan.
Apakah PPh 0% berlaku untuk semua investor?
Tidak, fasilitas PPh 0% hanya diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
Apakah semua insentif pajak berlaku 50 tahun?
Tidak, jangka waktu fasilitas berbeda berdasarkan jenis insentif dan ketentuan pelaksanaannya.
Apakah UU PFII mengatur family office?
Ya, family office diakui sebagai salah satu kegiatan usaha sektor keuangan dalam ekosistem PFII.
Kapan aturan teknis insentif PFII berlaku?
Ketentuan teknis mengenai penerima, persyaratan, besaran, mekanisme, dan jangka waktu fasilitas perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.
