IBK pajak menjadi bagian penting dalam akses informasi keuangan yang digunakan DJP untuk mendukung pengawasan dan kepatuhan perpajakan. Melalui mekanisme ini, DJP dapat meminta informasi, bukti, atau keterangan tertentu kepada lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto.
Pemahaman mengenai IBK penting karena data keuangan yang tersedia dapat digunakan untuk menguji kesesuaian informasi perpajakan Wajib Pajak. Berikut penjelasan lengkapnya.
Apa Itu IBK Pajak?
IBK pajak adalah singkatan dari Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan yang diminta atau diberikan untuk kepentingan perpajakan. Dalam SE-9/PJ/2026, IBK mencakup informasi, bukti, dokumen, dan keterangan yang diperoleh berdasarkan kewenangan akses informasi keuangan DJP.
IBK berbeda dengan laporan informasi keuangan yang disampaikan secara otomatis karena IBK diberikan berdasarkan permintaan DJP sesuai kebutuhan kegiatan perpajakan. Artinya, permintaan IBK dilakukan ketika DJP membutuhkan data tertentu untuk mendukung proses pengawasan, pemeriksaan, penagihan, atau kegiatan perpajakan lainnya.
Baca juga: SKT Kuasa Wajib Pajak: Pengertian, Syarat, dan Cara Pengajuan di Coretax
Apa Dasar Hukum IBK Pajak?
Dasar hukum IBK pajak antara lain UU Nomor 9 Tahun 2017 dan PMK Nomor 108 Tahun 2025 tentang akses informasi keuangan. UU Nomor 9 Tahun 2017 memberikan dasar kewenangan bagi DJP untuk memperoleh informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Selanjutnya, PMK Nomor 108 Tahun 2025 menjadi dasar petunjuk teknis akses informasi keuangan, sedangkan pelaksanaan permintaan IBK diperjelas melalui SE-9/PJ/2026. SE-9/PJ/2026 diterbitkan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan seragam bagi unit kerja DJP dalam meminta IBK.
Baca update terbaru: Aturan Terbaru Pajak E-Commerce 2026 dan Alasan Ditundannya
Apa Fungsi IBK dalam Perpajakan?
Fungsi IBK adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan DJP untuk mendukung berbagai kegiatan administrasi dan penegakan hukum perpajakan. SE-9/PJ/2026 mencakup penggunaan IBK untuk pertukaran informasi, pengawasan kepatuhan, intelijen perpajakan, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
IBK juga dapat mendukung penyelesaian upaya administratif dan hukum seperti keberatan, banding, peninjauan kembali, serta proses APA dan MAP. Dengan demikian, IBK bukan hanya digunakan untuk memeriksa rekening, tetapi menjadi bagian dari basis data yang dapat mendukung berbagai proses perpajakan.
Mengapa Penerimaan IBK Pajak Penting bagi Wajib Pajak?
Penerimaan IBK pajak penting bagi Wajib Pajak karena informasi keuangan dapat digunakan DJP untuk menguji kewajaran data perpajakan. Data rekening atau transaksi dapat menjadi informasi pembanding ketika DJP melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
DJP menjelaskan bahwa akses informasi keuangan digunakan untuk memastikan Wajib Pajak membayar pajak dalam jumlah yang benar sekaligus mendukung penerimaan negara. Karena itu, Wajib Pajak perlu memastikan informasi penghasilan, transaksi, aset, dan kewajiban pajaknya konsisten dengan kondisi sebenarnya.
Baca juga: Pajak E-Commerce Terbaru 2026 Beserta Regulasi, Jenis Pajak, dan Dampaknya bagi Bisnis
Mengapa DJP Memperbarui Tata Cara Penerimaan IBK?
DJP memperbarui tata cara permintaan dan penerimaan IBK untuk meningkatkan kejelasan, keseragaman, efektivitas pengawasan, serta akuntabilitas penggunaan informasi keuangan. SE-9/PJ/2026 juga mempertimbangkan kebutuhan menjaga kerahasiaan data dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengakses informasi keuangan.
Pembaruan ini menjadi semakin relevan karena sistem administrasi pajak telah berkembang melalui Coretax dan melibatkan berbagai sumber data keuangan. Dengan prosedur yang lebih terstruktur, DJP dapat menentukan siapa yang berwenang meminta IBK, kepada siapa permintaan ditujukan, serta bagaimana informasi tersebut diterima dan digunakan.
Baca juga: Aturan, Alasan Penerbitan Surat Edaran Pajak SE-8/PJ/2026, dan Dampaknya Bagi Wajib Pajak
Siapa yang Dapat Dimintai IBK oleh DJP?
IBK dapat diminta kepada lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto yang termasuk pelapor Crypto-Asset Reporting Framework atau CARF. Lembaga keuangan mencakup lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, serta entitas lain yang memenuhi kategori lembaga keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, penyedia jasa aset kripto pelapor CARF menjadi bagian dari pihak yang dapat dimintai informasi berdasarkan pengaturan terbaru. Permintaan tersebut dilakukan oleh pejabat DJP yang memiliki kewenangan sesuai jenis kegiatan perpajakan yang menjadi dasar permintaan.
Baca juga: Aturan Pajak Terbaru 2026: Perubahan PPh Final UMKM 0,5% yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha
Apa Saja Data yang Dapat Diminta DJP?
Data yang dapat diminta melalui IBK mencakup identitas rekening, nomor rekening, jenis rekening, saldo, mutasi, hingga informasi transaksi tertentu.
Secara umum, data tersebut meliputi:
- identitas pemegang rekening;
- nomor dan subrekening;
- jenis rekening;
- tanggal pembukaan atau penutupan rekening;
- saldo atau nilai rekening;
- mutasi transaksi;
- lokasi transaksi; dan
- informasi keuangan relevan lainnya.
Jenis informasi yang diminta harus disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perpajakan dan kewenangan DJP. Dengan demikian, tidak setiap permintaan IBK otomatis mencakup seluruh informasi keuangan karena data disesuaikan dengan tujuan permintaannya.
Bagaimana Data IBK Digunakan DJP?
Data IBK digunakan DJP sesuai dengan tujuan permintaan dan ketentuan perpajakan yang menjadi dasar pengambilannya. Dalam kegiatan pengawasan, informasi dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak dan menghasilkan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis.
IBK juga dapat mendukung penerbitan SP2DK, pemeriksaan, penagihan, hingga tindakan tertentu dalam proses penegakan hukum perpajakan. Karena sifatnya sensitif, IBK wajib digunakan untuk kepentingan perpajakan, dijaga kerahasiaannya, serta dikelola dan disimpan sesuai ketentuan.
Baca juga artikel berikut: Tarif PTKP Terbaru 2026 Beserta Daftar Kategori, Cara Hitung, dan Pengaruhnya pada SPT
Bagaimana Cara Permintaan IBK Pajak?
Permintaan IBK diawali dengan penentuan kebutuhan informasi berdasarkan kegiatan perpajakan dan kewenangan pejabat DJP yang bersangkutan. Selanjutnya, DJP menyampaikan permintaan kepada lembaga keuangan atau penyedia jasa aset kripto pelapor CARF melalui saluran yang ditentukan.
SE-9/PJ/2026 mengatur penggunaan Coretax sebagai salah satu saluran permintaan dan pemberian IBK, selain aplikasi Akses Informasi Keuangan atau ASIK serta laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP.
Permintaan harus memuat informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan, sehingga pihak penerima dapat memberikan data berdasarkan tujuan dan ruang lingkup permintaan.
Baca juga: Aturan PPh 21 Terbaru 2026: Panduan Lengkap Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif TER, dan Perubahannya
Bagaimana Proses Pemberian dan Penerimaan IBK?
Pemberian IBK dilakukan oleh lembaga keuangan atau penyedia jasa aset kripto setelah menerima permintaan resmi dari DJP. Pihak penerima wajib memberikan IBK paling lama satu bulan sejak permintaan IBK diterima.
Setelah informasi diterima, DJP menerbitkan tanda terima dan melakukan pengelolaan informasi sesuai prosedur yang berlaku. Apabila pihak penerima tidak memenuhi kewajibannya, DJP memiliki mekanisme pengawasan dan tindak lanjut atas indikasi ketidakpatuhan dalam pemberian IBK.
Apakah Wajib Pajak Menerima Permintaan IBK Secara Langsung?
Tidak selalu, karena permintaan IBK dalam mekanisme akses informasi keuangan terutama ditujukan kepada lembaga keuangan atau penyedia jasa aset kripto pelapor. DJP dapat memperoleh informasi mengenai Wajib Pajak melalui pihak yang mengelola atau memiliki data keuangan tersebut.
Dalam kondisi tertentu, informasi juga dapat mencakup pihak yang berkaitan dengan Wajib Pajak, seperti anggota keluarga dalam satu kesatuan data, pengurus, wakil, pemegang saham, atau pemilik manfaat. Karena itu, Wajib Pajak tetap perlu memastikan data perpajakannya dapat menjelaskan kondisi keuangan dan transaksi yang sebenarnya.
Baca juga: Panduan SPT Masa PPN, Cara Lapor di Coretax & Aturan Lebih Bayar
Apa yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak?
Wajib Pajak perlu memastikan seluruh informasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi telah tercermin secara benar dalam administrasi perpajakannya. Rekonsiliasi antara rekening, pembukuan, transaksi, penghasilan, aset, dan pelaporan pajak dapat membantu mencegah ketidaksesuaian data.
Langkah tersebut semakin penting ketika DJP memiliki akses terhadap sumber informasi keuangan yang lebih luas dan terintegrasi. Wajib Pajak juga perlu menyimpan dokumen pendukung transaksi agar dapat menjelaskan sumber dana apabila terdapat permintaan penjelasan atau proses pengawasan.
Baca juga: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Fitur, dan Manfaat Coretax Pajak
Apa Dampak IBK terhadap Pengawasan Pajak?
IBK membuat proses pengawasan pajak dapat menggunakan data keuangan sebagai salah satu sumber informasi untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak. DJP dapat membandingkan data yang diperoleh dengan informasi yang telah tersedia dalam administrasi perpajakan.
Kondisi tersebut membuat ketidaksesuaian antara transaksi keuangan dan pelaporan pajak lebih mudah menjadi objek analisis. Namun, keberadaan IBK tidak berarti setiap data rekening langsung dianggap sebagai objek pajak karena penggunaannya tetap harus berdasarkan tujuan dan ketentuan perpajakan.
Baca juga artikel berikut: Aturan PPN Terbaru 2026 dan Cara Perhitungannya
Kesimpulan
IBK pajak merupakan informasi, bukti, dokumen, dan keterangan yang diminta atau diberikan melalui kewenangan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Dasar pelaksanaannya antara lain UU Nomor 9 Tahun 2017, PMK Nomor 108 Tahun 2025, dan SE-9/PJ/2026. DJP dapat meminta IBK kepada lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto pelapor CARF untuk mendukung pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pertukaran informasi, dan kegiatan perpajakan lainnya.
Data yang dapat diminta mencakup identitas rekening, saldo, mutasi, transaksi, serta informasi keuangan lain yang relevan. Melalui aturan terbaru, proses permintaan dan pemberian IBK menjadi lebih terstruktur, termasuk dengan pemanfaatan Coretax sebagai salah satu saluran.
Bagi Wajib Pajak, perkembangan ini menunjukkan pentingnya memastikan data keuangan dan pelaporan pajak selalu konsisten, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
FAQ IBK Pajak
Apa itu IBK pajak?
IBK pajak adalah informasi, bukti, dokumen, dan keterangan yang diminta atau diberikan untuk kepentingan perpajakan.
Apa dasar hukum IBK pajak?
Dasar hukumnya antara lain UU Nomor 9 Tahun 2017, PMK Nomor 108 Tahun 2025, dan SE-9/PJ/2026.
Siapa yang memberikan IBK kepada DJP?
IBK dapat diberikan oleh lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto pelapor CARF sesuai permintaan DJP.
Data apa saja yang dapat diminta melalui IBK?
Data dapat mencakup identitas rekening, nomor rekening, saldo, mutasi, jenis rekening, lokasi transaksi, dan informasi keuangan relevan lainnya.
Berapa lama batas waktu pemberian IBK?
Lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto pelapor CARF wajib memberikan IBK paling lama satu bulan sejak permintaan diterima.
Apakah IBK dapat diminta melalui Coretax?
Ya, Coretax menjadi salah satu saluran yang dapat digunakan dalam proses permintaan dan pemberian IBK berdasarkan SE-9/PJ/2026.
Apakah IBK berarti semua rekening Wajib Pajak langsung diperiksa?
Tidak. IBK diminta berdasarkan kebutuhan, kewenangan, tujuan kegiatan perpajakan, dan ketentuan akses informasi keuangan.
