Suket UMKM PP 55 menjadi dokumen penting bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk menggunakan PPh Final berdasarkan PP 55. Surat keterangan ini membantu memastikan lawan transaksi menerapkan perlakuan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, pengajuan Suket PP 55 dapat dilakukan melalui Coretax sehingga pelaku UMKM tidak perlu selalu datang ke kantor pajak. Berikut penjelasan lengkapnya.
Apa Itu Suket UMKM PP 55?
Suket UMKM PP 55 adalah surat keterangan dari DJP yang membuktikan Wajib Pajak memenuhi kriteria PPh Final berdasarkan PP 55/2022. Secara resmi, layanan ini disebut Surat Keterangan Memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
Suket diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu yang memenuhi persyaratan perpajakan. Secara umum, kelompok yang dapat menggunakan ketentuan ini mencakup Wajib Pajak orang pribadi dan badan tertentu dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak.
Baca update terbaru: Aturan Terbaru Pajak E-Commerce 2026 dan Alasan Ditundannya
Apa Fungsi Suket UMKM PP 55?
Fungsi Suket UMKM PP 55 adalah menjadi bukti bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk dikenai PPh yang bersifat final. Dokumen tersebut dapat diberikan kepada lawan transaksi ketika Wajib Pajak menerima penghasilan dari pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
Dengan adanya Suket, perlakuan pajak atas transaksi dapat disesuaikan dengan status Wajib Pajak sebagai penerima penghasilan yang memenuhi kriteria PP 55. Karena itu, Suket bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi menjadi bukti penting dalam menentukan perlakuan pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi UMKM.
Apa Manfaat Suket bagi Pelaku UMKM?
Manfaat utama Suket adalah membantu pelaku UMKM memperoleh perlakuan perpajakan sesuai skema PPh Final yang berlaku. Suket dapat digunakan sebagai dokumen pendukung kepada lawan transaksi agar penghasilan tidak dikenai pemotongan atau pemungutan PPh dengan perlakuan yang tidak sesuai.
Dalam kondisi tertentu, surat keterangan tersebut juga berfungsi sebagai Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan yang memenuhi ketentuan. Dengan demikian, kepemilikan Suket dapat membantu menghindari kesalahan perlakuan pajak ketika UMKM melakukan transaksi dengan pihak pemotong atau pemungut.
Baca juga: Pajak E-Commerce Terbaru 2026 Beserta Regulasi, Jenis Pajak, dan Dampaknya bagi Bisnis
Mengapa UMKM Perlu Mengajukan Suket PP 55?
UMKM perlu mengajukan Suket apabila membutuhkan bukti formal bahwa dirinya memenuhi kriteria Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dokumen tersebut menjadi semakin penting ketika UMKM bertransaksi dengan perusahaan atau pihak lain yang memiliki kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
Tanpa dokumen yang sesuai, lawan transaksi dapat menerapkan perlakuan pajak berdasarkan ketentuan pemotongan atau pemungutan yang berlaku bagi transaksi tersebut. Karena itu, pelaku UMKM sebaiknya tidak menunggu sampai transaksi berlangsung untuk memastikan ketersediaan Suket.
Baca juga artikel berikut: Aturan PPN Terbaru 2026 dan Cara Perhitungannya
Siapa yang Dapat Mengajukan Suket UMKM?
Suket dapat diajukan Wajib Pajak orang pribadi dan badan tertentu yang memenuhi kriteria peredaran bruto berdasarkan PP 55/2022. Kelompok badan tersebut antara lain koperasi, CV, firma, perseroan terbatas termasuk perseroan perorangan tertentu, serta badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama.
Namun, tidak semua Wajib Pajak dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar otomatis dapat menggunakan fasilitas tersebut. Terdapat pengecualian, termasuk Wajib Pajak yang memilih menggunakan ketentuan umum PPh dan beberapa bentuk atau kondisi usaha tertentu yang dikecualikan oleh regulasi.
Apakah Suket PP 55 Masih Berlaku?
Suket PP 55 masih memiliki ketentuan keberlakuan selama Wajib Pajak memenuhi persyaratan untuk dikenai PPh Final berdasarkan aturan yang berlaku. Perubahan PP 55 melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 mengatur ketentuan peralihan terkait keberlakuan surat keterangan yang telah diterbitkan.
Untuk kondisi tertentu, surat keterangan Wajib Pajak orang pribadi dinyatakan tetap berlaku pada Tahun Pajak 2025 dan 2026, sedangkan beberapa kelompok Wajib Pajak badan memiliki ketentuan keberlakuan berbeda.
Karena itu, Wajib Pajak yang sudah memiliki Suket sebaiknya mengecek status dokumen sebelum mengajukan permohonan baru.
Baca juga: Panduan Lengkap Pengajuan PPh Final UMKM 2026, Kriteria, Persyaratan, dan Cara Cetak
Apa Saja yang Perlu Disiapkan?
Persiapan utama pengajuan Suket adalah memastikan akun Coretax dapat digunakan dan data Wajib Pajak telah sesuai. Wajib Pajak juga perlu memastikan kewajiban perpajakannya telah terpenuhi karena status kepatuhan menjadi bagian dari proses permohonan.
Sebelum mengirim permohonan, siapkan data identitas Wajib Pajak, informasi kegiatan usaha, serta informasi yang diminta dalam formulir layanan Coretax. Dokumen dan data yang dimasukkan harus sesuai kondisi sebenarnya agar proses validasi tidak mengalami kendala.
Bagaimana Cara Mengajukan Suket PP 55 di Coretax?
Pengajuan Suket PP 55 melalui Coretax dilakukan secara elektronik melalui menu layanan administrasi Wajib Pajak.
Berikut tahapan umumnya:
- Login ke Coretax DJP menggunakan akun Wajib Pajak.
- Masuk ke menu Layanan WP dan pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Cari layanan AS.06 dan pilih AS.06-01 Pemberian Surat Keterangan Memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak Berdasarkan PP 55 Tahun 2022.
- Masuk ke Alur Kasus, lalu lengkapi seluruh data yang diwajibkan.
- Periksa pemenuhan kewajiban perpajakan dan lakukan penyegaran data apabila diperlukan.
- Klik Create PDF, periksa dokumen, kemudian lakukan penandatanganan.
- Klik Kirim untuk menyampaikan permohonan.
- Setelah permohonan diproses dan berstatus Success, unduh Surat Keterangan.
Bagi Wajib Pajak badan, proses impersonate sebagai badan perlu dilakukan sebelum mengakses layanan yang diperlukan.
Baca juga: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Fitur, dan Manfaat Coretax Pajak
Bagaimana Mengecek Status Suket PP 55?
Status Suket dapat diperiksa melalui menu Daftar Fasilitas Saya pada modul Layanan WP di Coretax. Wajib Pajak dapat menggunakan filter layanan AS.06-01 untuk menemukan permohonan yang telah diajukan.
Apabila status menunjukkan Active, surat keterangan sudah dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi. Jika dokumen perlu diunduh kembali, Wajib Pajak dapat membuka Portal Saya, memilih Dokumen Saya, kemudian mencari berdasarkan nomor Surat Keterangan.
Bagaimana Jika Suket Tidak Bisa Diunduh?
Suket yang sudah berstatus Active tetapi belum dapat diunduh dapat ditindaklanjuti melalui kanal bantuan DJP. Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak, menggunakan Live Chat DJP, mengirimkan pengaduan melalui kanal resmi, atau mendatangi KPP tempat terdaftar.
Sebelum menghubungi DJP, sebaiknya Wajib Pajak mencatat nomor permohonan dan memastikan status layanan sudah menunjukkan Active. Informasi tersebut akan membantu petugas menelusuri kendala penerbitan atau pengunduhan dokumen.
Baca juga: Aturan Pajak Terbaru 2026: Perubahan PPh Final UMKM 0,5% yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha
Apakah Suket Harus Diajukan Setiap Tahun?
Suket tidak selalu harus diajukan ulang setiap tahun selama dokumen sebelumnya masih berlaku dan Wajib Pajak tetap memenuhi kriteria. Ketentuan peralihan PP 20/2026 mempertahankan keberlakuan Suket tertentu sehingga Wajib Pajak tidak otomatis perlu membuat permohonan baru.
Karena masa berlaku bergantung pada kondisi dan jenis Wajib Pajak, pemeriksaan status di Coretax menjadi langkah yang lebih tepat daripada langsung mengajukan ulang.
Baca juga artikel berikut: Tarif PTKP Terbaru 2026 Beserta Daftar Kategori, Cara Hitung, dan Pengaruhnya pada SPT
Apa yang Perlu Dilakukan Setelah Suket Terbit?
Setelah Suket aktif, Wajib Pajak perlu menyimpan dokumen dan menyerahkannya kepada lawan transaksi apabila diperlukan untuk menentukan perlakuan pemotongan atau pemungutan pajak.
Pelaku UMKM juga perlu memastikan status Suket tetap sesuai dengan kondisi perpajakan dan kegiatan usahanya. Apabila Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria, memilih menggunakan tarif PPh umum, atau surat dicabut maupun dibatalkan, penggunaan Suket harus disesuaikan dengan status terbarunya.
Dengan demikian, pengajuan Suket bukan proses sekali selesai tanpa pemantauan, tetapi bagian dari administrasi perpajakan UMKM.
Baca juga: SKT Kuasa Wajib Pajak: Pengertian, Syarat, dan Cara Pengajuan di Coretax
Kesimpulan
Suket UMKM PP 55 merupakan surat keterangan DJP yang membuktikan Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk dikenai PPh Final berdasarkan PP 55/2022. Dokumen ini penting terutama ketika UMKM bertransaksi dengan pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
Pengajuan Suket kini dapat dilakukan melalui Coretax dengan memilih layanan AS.06-01 dan melengkapi data permohonan secara elektronik. Wajib Pajak juga perlu mengecek status Suket karena dokumen lama tidak selalu harus diajukan kembali selama masih berlaku berdasarkan ketentuan transisi.
Bagi pelaku UMKM, memastikan data, kepatuhan, dan status Suket tetap sesuai menjadi langkah penting agar perlakuan pajak atas transaksi berjalan sebagaimana mestinya.
FAQ Suket UMKM PP 55
Apa itu Suket UMKM PP 55?
Suket UMKM PP 55 adalah surat keterangan DJP yang membuktikan Wajib Pajak memenuhi kriteria PPh Final berdasarkan PP 55/2022.
Apa fungsi Suket PP 55?
Suket menjadi bukti pemenuhan kriteria PPh Final dan dapat diberikan kepada lawan transaksi untuk menentukan perlakuan pemotongan atau pemungutan pajak.
Siapa yang dapat mengajukan Suket PP 55?
Wajib Pajak orang pribadi dan badan tertentu dengan peredaran bruto sesuai kriteria PP 55 dapat mengajukan Suket.
Apakah Suket PP 55 masih berlaku?
Ya, Suket tertentu tetap berlaku sesuai ketentuan peralihan dan selama Wajib Pajak memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Bagaimana cara mengajukan Suket PP 55?
Pengajuan dilakukan melalui Coretax dengan memilih Layanan WP, layanan administrasi, kemudian layanan AS.06-01.
Apakah Suket harus dibuat setiap tahun?
Tidak selalu, karena Suket yang masih berlaku dan memenuhi ketentuan tidak otomatis harus diajukan ulang.
Bagaimana mengecek Suket sudah aktif?
Status dapat diperiksa melalui menu Daftar Fasilitas Saya dengan memilih layanan AS.06-01 dan melihat status Active.
