Home » Faktur Pajak: Pengertian, Fungsi, Jenis, Syarat, Contoh, dan Bedanya dengan e-Faktur

Faktur Pajak: Pengertian, Fungsi, Jenis, Syarat, Contoh, dan Bedanya dengan e-Faktur

Masih banyak wajib pajak yang menganggap faktur pajak sama seperti invoice biasa. Padahal, faktur pajak memiliki fungsi, format, ketentuan, dan konsekuensi pajak yang berbeda.

Kesalahan dalam membuat faktur pajak dapat menyebabkan faktur dianggap tidak lengkap, terlambat dibuat, atau bahkan dianggap tidak dibuat. Lalu, apa itu faktur pajak? Siapa yang wajib membuat faktur pajak? Apa saja jenis dan syaratnya? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Apa Itu Faktur Pajak?

Secara sederhana, faktur pajak dapat dipahami sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa dalam suatu transaksi terdapat pemungutan PPN. Dokumen ini dibuat oleh pihak penjual yang sudah berstatus PKP dan diberikan kepada pembeli atau penerima jasa.

Dengan demikian, faktur pajak bukan sekadar dokumen transaksi. Faktur pajak menjadi bagian dari sistem administrasi PPN yang menghubungkan penyerahan barang atau jasa, pemungutan pajak, pelaporan, dan pengkreditan pajak.

Mengapa Faktur Pajak Penting?

Faktur pajak penting karena menjadi dokumen utama dalam administrasi PPN. Tanpa faktur pajak yang benar, transaksi PPN dapat menimbulkan masalah, baik bagi penjual maupun pembeli. Beberapa alasan faktur pajak penting antara lain:

1. Menjadi Bukti Pemungutan PPN

Faktur pajak menunjukkan bahwa PKP penjual telah memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dokumen ini menjadi bukti bahwa PPN atas transaksi tersebut sudah diperhitungkan.

2. Menjadi Dasar Pengkreditan Pajak Masukan

Bagi pembeli yang juga berstatus PKP, faktur pajak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan jika faktur pajak memenuhi persyaratan formal dan material.

Apabila faktur pajak tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan, PPN yang tercantum di dalamnya dapat berisiko tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

3. Mendukung Pelaporan SPT Masa PPN

Faktur pajak wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Ketentuan terbaru menyebutkan bahwa PKP yang membuat faktur pajak wajib melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama dengan tanggal pembuatan faktur pajak.

4. Menjadi Bukti Saat Pemeriksaan Pajak

Faktur pajak juga dapat menjadi dokumen pendukung saat pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak dapat mencocokkan faktur pajak dengan invoice, kontrak, rekening koran, laporan penjualan, laporan pembelian, dan SPT Masa PPN.

5. Membantu Administrasi Transaksi Bisnis

Selain untuk kepentingan pajak, faktur pajak juga membantu perusahaan menata administrasi penjualan dan pembelian. Dengan faktur pajak yang rapi, perusahaan lebih mudah menelusuri transaksi PPN yang sudah dipungut atau dikreditkan.

Fungsi Faktur Pajak

Fungsi faktur pajak tidak hanya sebagai bukti transaksi. Dalam administrasi PPN, faktur pajak memiliki beberapa fungsi utama. Berikut informasinya:

1. Bukti Pungutan PPN

Fungsi utama faktur pajak adalah sebagai bukti pungutan PPN. Ketika PKP menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, PKP memungut PPN dari pembeli dan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan.

2. Dasar Pelaporan Pajak Keluaran

Bagi PKP penjual, faktur pajak menjadi dasar pencatatan Pajak Keluaran. Pajak Keluaran ini kemudian dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

3. Dasar Pengkreditan Pajak Masukan

Bagi PKP pembeli, faktur pajak menjadi dasar untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Namun, pengkreditan tersebut harus memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk kelengkapan faktur pajak dan kesesuaian transaksi.

4. Alat Kontrol Transaksi PPN

Faktur pajak membantu DJP dan wajib pajak mengontrol transaksi yang dikenakan PPN. Data dalam faktur pajak dapat digunakan untuk mencocokkan transaksi antara penjual dan pembeli.

5. Dokumen Pendukung Pembukuan

Faktur pajak juga menjadi dokumen pendukung dalam pembukuan perusahaan. Dokumen ini dapat digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, pembelian, PPN dipungut, dan PPN yang dapat dikreditkan.

6. Bukti Kepatuhan PKP

Faktur pajak menjadi salah satu bukti bahwa PKP telah menjalankan kewajiban administrasi PPN. PKP yang tertib membuat, mengunggah, dan melaporkan faktur pajak akan memiliki administrasi PPN yang lebih kuat.

Jenis Faktur Pajak

Jenis faktur pajak dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tujuan penggunaan, dan kondisi transaksi. Berikut beberapa jenis faktur pajak yang umum dikenal. Berikut informasinya:

1. Faktur Pajak Keluaran

Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP penjual atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Bagi PKP penjual, faktur pajak keluaran menunjukkan adanya Pajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

2. Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang diterima oleh PKP pembeli dari PKP penjual. Bagi pembeli, faktur pajak ini dapat menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan.

Contohnya, PT B membeli barang dari PT A dan menerima faktur pajak. Bagi PT B, faktur tersebut menjadi faktur pajak masukan.

3. Faktur Pajak Normal

Jenis ini adalah faktur pajak yang dibuat pertama kali atas suatu transaksi. Faktur ini berisi data transaksi yang benar sesuai penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

4. Faktur Pajak Pengganti

Jenis ini adalah faktur pajak yang dibuat untuk membetulkan faktur pajak sebelumnya. Faktur ini digunakan apabila terdapat kesalahan dalam faktur pajak yang sudah dibuat, misalnya kesalahan nama, alamat, nilai transaksi, DPP, atau data lain yang perlu diperbaiki.

5. Faktur Pajak Gabungan

Jenis ini adalah faktur pajak yang dibuat untuk menggabungkan beberapa penyerahan kepada pembeli atau penerima jasa yang sama dalam satu masa pajak.

Faktur pajak gabungan dapat digunakan dalam kondisi tertentu agar administrasi faktur lebih ringkas. Namun, penggunaannya tetap harus memperhatikan ketentuan kode transaksi dan jenis penyerahan.

6. Faktur Pajak Digunggung

Faktur pajak digunggung umumnya digunakan oleh PKP pedagang eceran untuk transaksi dengan konsumen akhir. Dalam transaksi semacam ini, faktur pajak dapat dibuat tanpa mencantumkan identitas pembeli tertentu.

Ketentuan terbaru menyebutkan bahwa PKP yang melakukan penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

7. Faktur Pajak Cacat atau Tidak Lengkap

Faktur pajak tidak lengkap adalah faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal atau material. Misalnya, data yang dicantumkan tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai ketentuan pengisian.

Faktur pajak yang tidak lengkap dapat menimbulkan risiko sanksi bagi PKP penerbit dan berisiko tidak dapat dikreditkan oleh pihak pembeli.

8. Faktur Pajak Batal

Faktur pajak batal digunakan apabila transaksi dibatalkan atau seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak. Dalam ketentuan terbaru, pembatalan faktur pajak dilakukan antara lain untuk transaksi yang dibatalkan atau barang/jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak.

9. e-Faktur

e-Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP. Dalam sistem saat ini, faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib berbentuk dokumen elektronik.

Syarat Faktur Pajak

Ketentuan terbaru menyebutkan bahwa faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan.

Sementara itu, faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

1. Syarat Formal Faktur Pajak

Syarat formal berkaitan dengan kelengkapan dan kebenaran pengisian data dalam faktur pajak. Data tersebut harus ditulis dengan benar, lengkap, dan jelas. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 33 PER-11/PJ/2025, yang mengatur keterangan paling sedikit yang harus dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Syarat Material Faktur Pajak

Syarat material berkaitan dengan kebenaran transaksi. Artinya, data dalam faktur pajak harus mencerminkan transaksi yang benar-benar terjadi. Misalnya, barang atau jasa yang dicantumkan memang benar diserahkan, dan nilai transaksi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Faktur pajak yang lengkap secara format tetapi tidak mencerminkan transaksi sebenarnya tetap berisiko bermasalah karena tidak memenuhi syarat material.

Contoh Faktur Pajak

Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh sederhana faktur pajak dalam transaksi bisnis. PT Sumber Makmur adalah PKP yang menjual barang kepada PT Cahaya Abadi. Nilai penjualan sebelum PPN adalah Rp100.000.000. Transaksi tersebut dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam faktur pajak, data yang dicantumkan dapat meliputi:

Komponen	Contoh Isi
Nama PKP penjual	PT Sumber Makmur
NPWP penjual	01.234.567.8-999.000
Alamat penjual	Jl. Merdeka No. 10, Jakarta
Nama pembeli	PT Cahaya Abadi
NPWP pembeli	02.345.678.9-888.000
Alamat pembeli	Jl. Diponegoro No. 20, Bandung
Jenis barang	Mesin produksi
Harga jual/DPP	Rp100.000.000
PPN	Mengikuti tarif dan DPP sesuai ketentuan yang berlaku
Kode transaksi	01
Nomor seri faktur pajak	Sesuai nomor yang diberikan sistem DJP
Tanggal faktur pajak	Sesuai tanggal pembuatan faktur
Penandatangan	Pihak yang berwenang

Contoh tersebut hanya ilustrasi sederhana. Dalam praktiknya, format, nomor seri, kode transaksi, penghitungan PPN, dan pengisian data harus mengikuti ketentuan DJP yang berlaku.

Perbedaan Faktur Pajak dan e-Faktur Pajak

Faktur pajak dan e-Faktur pajak juga sering dianggap sama. Keduanya memang berkaitan, tetapi memiliki penekanan yang berbeda.

Faktur pajak adalah dokumen bukti pungutan PPN. Sementara itu, e-Faktur adalah bentuk elektronik dari faktur pajak yang dibuat melalui sistem atau aplikasi yang ditentukan oleh DJP.

Aspek	Faktur Pajak	e-Faktur Pajak
Pengertian	Bukti pungutan PPN atas penyerahan BKP/JKP	Faktur pajak berbentuk elektronik
Bentuk	Dapat dipahami sebagai dokumen pajak secara umum	Dokumen elektronik
Sistem pembuatan	Mengikuti ketentuan faktur pajak	Dibuat dan diunggah melalui modul atau sistem e-Faktur
Tanda tangan	Mengikuti ketentuan faktur pajak	Ditandatangani secara elektronik
Cetak kertas	Tidak menjadi fokus utama	Tidak wajib dicetak dalam bentuk kertas
Validasi	Harus memenuhi syarat formal dan material	Harus memperoleh persetujuan DJP agar diakui sebagai faktur pajak

Ketentuan terbaru menyebutkan bahwa e-Faktur wajib diunggah ke DJP menggunakan modul e-Faktur dan memperoleh persetujuan DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP bukan merupakan faktur pajak.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Faktur Pajak

Kesalahan dalam faktur pajak dapat menimbulkan risiko bagi penjual maupun pembeli. Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari.

1. Salah Mengisi Identitas Pembeli

Kesalahan nama, alamat, NPWP, NIK, atau identitas pembeli dapat membuat faktur pajak bermasalah. Jika identitas tidak sesuai, faktur pajak dapat dianggap tidak lengkap atau perlu diganti.

2. Salah Memilih Kode Transaksi

Kode transaksi menunjukkan perlakuan PPN atas penyerahan. Jika kode transaksi salah, pelaporan PPN dapat menjadi tidak sesuai. Contohnya, transaksi biasa menggunakan kode yang berbeda dengan transaksi yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan.

3. Terlambat Membuat Faktur Pajak

Faktur pajak harus dibuat sesuai waktu yang ditentukan. Faktur pajak yang terlambat dibuat dapat menimbulkan sanksi dan berisiko tidak dapat dikreditkan oleh pembeli.

4. Tidak Mengunggah e-Faktur Tepat Waktu

e-Faktur perlu diunggah dan memperoleh persetujuan DJP. Jika e-Faktur tidak memperoleh persetujuan DJP, dokumen tersebut bukan merupakan faktur pajak.

5. Salah Menghitung DPP dan PPN

Kesalahan menghitung dasar pengenaan pajak, potongan harga, tarif PPN, atau besaran tertentu PPN dapat menyebabkan nilai PPN tidak sesuai.

6. Tidak Melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN

Faktur pajak wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Jika tidak dilaporkan, PKP dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perpajakan.

7. Menganggap Invoice Sama dengan Faktur Pajak

Invoice dan faktur pajak memiliki fungsi berbeda. Invoice tidak otomatis menjadi faktur pajak, kecuali memenuhi ketentuan yang berlaku dan diakui dalam sistem DJP.