Dalam dunia kerja dan manajemen sumber daya manusia, kesepakatan mengenai kompensasi atau gaji merupakan hal yang sangat krusial. Saat proses wawancara kerja atau peninjauan kontrak tahunan, sering kali muncul istilah mengenai metode perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan oleh perusahaan. Dua metode yang paling sering digunakan dan memicu pertanyaan adalah metode Nett dan metode Gross.
Bagi karyawan, ketidaktahuan mengenai metode perpajakan yang diadopsi perusahaan dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman saat melihat slip gaji bulanan. Sementara bagi perusahaan, pemilihan metode ini akan berdampak langsung pada postur anggaran biaya tenaga kerja (labor cost).
Mengenal Esensi Pajak Penghasilan Karyawan
Sebelum membahas perbedaan teknis di antara keduanya, penting untuk menyamakan persepsi mengenai apa itu PPh Pasal 21. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Meskipun secara legalitas hukum PPh 21 merupakan kewajiban melekat dari individu karyawan selaku pemilik penghasilan, dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan mandat kepada pemberi kerja (perusahaan) untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak tersebut secara kolektif setiap bulan.
Di sinilah kebijakan internal perusahaan mengambil peran untuk menentukan skema pemotongan mana yang akan diadopsi dalam sistem penggajian (payroll).
Baca juga: Aturan PPh 21 Terbaru 2026: Panduan Lengkap Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif TER, dan Perubahannya
Dasar Pemotongan Pajak Menggunakan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Dalam mengadopsi skema pemotongan (payroll), perusahaan kini mengacu pada skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk menghitung PPh 21 masa bulanan (Januari–November).
Besaran persentase TER ditentukan langsung oleh besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan kategori status perkawinan dan jumlah tanggungan karyawan, yang kemudian akan diakumulasikan dan dihitung ulang menggunakan tarif progresif Pasal 17 pada masa pajak Desember.
Apa Itu PPh 21 Gross?
Metode Gross adalah skema perhitungan di mana perusahaan menetapkan nominal gaji karyawan sebelum dikurangi pajak penghasilan. Dalam sistem ini, PPh 21 sepenuhnya ditanggung secara mandiri oleh karyawan yang bersangkutan. Perusahaan hanya bertindak sebagai fasilitator administrasi untuk menghitung jumlah pajak bulanan berdasarkan tarif perpajakan yang berlaku, lalu memotongnya langsung dari nilai gaji yang disepakati di awal.
Baca juga: Aturan Pajak Terbaru 2026: Perubahan PPh Final UMKM 0,5% yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha
Dampak Terhadap Pendapatan Karyawan
Konsekuensi utama dari penerapan metode Gross bagi karyawan adalah jumlah nominal uang yang dibawa pulang ke rumah (Take Home Pay / THP) akan menjadi lebih kecil daripada nominal gaji pokok yang tertera di dalam kontrak kerja.
Contoh Sederhana: Jika Anda menandatangani kontrak kerja dengan kesepakatan gaji sebesar Rp10.000.000 per bulan dengan metode Gross, perusahaan akan menghitung PPh 21 atas nominal tersebut (misalnya didapatkan nilai pajak Rp300.000). Maka, uang tunai bersih yang akan masuk ke rekening Anda adalah Rp9.700.000.
Apa Itu PPh 21 Nett?
Kebalikan dari skema sebelumnya, metode Nett menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai kepastian pendapatan di sisi pekerja. Skema ini sering kali menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja profesional.
Metode Nett adalah skema perhitungan gaji di mana perusahaan menanggung penuh seluruh beban Pajak Penghasilan (PPh 21) dari karyawan tersebut. Gaji yang disepakati di dalam kontrak kerja adalah murni hak bersih yang akan diterima oleh karyawan tanpa adanya potongan pajak lagi di akhir bulan.
Baca juga:Â PPh Orang Pribadi: Panduan Lengkap Aturan Tiering PPh Orang Pribadi Terbaru 2026
Dampak Terhadap Anggaran Perusahaan
Bagi karyawan, keuntungan sistem ini sangat jelas nominal gaji yang dijanjikan adalah nominal yang akan diterima secara utuh di rekening bank. Namun bagi perusahaan, metode ini menuntut fleksibilitas anggaran yang lebih tinggi. Pihak keuangan perusahaan harus membayarkan pajak karyawan tersebut di luar anggaran gaji pokok, di mana secara aturan akuntansi perpajakan Indonesia, biaya pajak yang ditanggung perusahaan ini tidak dapat dibiayakan secara langsung (non-deductible expense) dalam laporan keuangan tahunan korporasi.
Mengenal Metode Gross Up sebagai Jalan Tengah
Selain metode Nett dan Gross, terdapat satu metode canggih yang sering diadopsi oleh perusahaan multinasional sebagai solusi penengah demi mencapai efisiensi finansial, yaitu metode Gross Up.
Metode Gross Up adalah formula perhitungan di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, yang nilai nominal tunjangannya dibuat persis sama besar dengan jumlah PPh 21 yang akan terutang. Melalui formula matematika perpajakan ini, komponen tunjangan pajak akan menaikkan gaji kotor karyawan di atas kertas, sehingga setelah dikurangi potongan PPh 21, nilai akhirnya akan kembali utuh sesuai gaji bersih yang diinginkan.
1. Manfaat Penggunaan Gross Up bagi Perusahaan
Mengapa perusahaan bersusah payah menggunakan formula ini? Alasan utamanya adalah efisiensi pajak korporasi. Berbeda dengan metode Nett (pajak ditanggung perusahaan) yang biayanya hangus dan tidak bisa mengurangi pajak perusahaan, dalam metode Gross Up, tunjangan pajak berstatus sebagai bagian dari komponen kompensasi karyawan. Akibatnya, biaya tunjangan pajak ini sah secara hukum untuk dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan (deductible expense) saat menghitung Pajak Penghasilan Badan di akhir tahun.
Baca juga:Â Perbedaan PPN dan PPh yang Wajib Diketahui serta Regulasi Terbarunya
2. Mengapa Formula Gross Up Menguntungkan Laporan Keuangan Perusahaan?
Dalam menyusun formula payroll, perhitungan Gross Up membutuhkan iterasi matematika yang presisi agar nilai tunjangan pajak yang diberikan persis sama dengan nilai PPh 21 yang dipotong.
Keunggulan utama dari aspek regulasi adalah status tunjangan ini yang dianggap sebagai biaya pengurang penghasilan bruto (deductible expense) bagi perusahaan. Berbeda dengan metode Nett yang biayanya hangus (non-deductible), tunjangan pajak pada metode Gross Up membantu menekan PPh Badan akhir tahun secara legal, sehingga perusahaan mendapatkan efisiensi finansial yang maksimal.
Baca juga:Â Aturan PPN Terbaru 2026 dan Cara Perhitungannya
Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Metode Perpajakan
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, berikut adalah tabel perbandingan dampak dari penerapan masing-masing metode perpajakan terhadap arus kas (cash flow) karyawan dan efisiensi laporan keuangan perusahaan:
| Aspek Penilaian | Metode Gross (Gaji Kotor) | Metode Nett (Gaji Bersih) | Metode Gross Up (Tunjangan Pajak) |
| Dampak Finansial Karyawan | Take Home Pay berkurang karena kepotong pajak. | Take Home Pay utuh sesuai kesepakatan awal. | Take Home Pay utuh, mendapatkan tambahan slip tunjangan. |
| Beban Finansial Perusahaan | Terprediksi stabil sesuai pagu anggaran komponen gaji pokok. | Lebih tinggi dan fluktuatif mengikuti perubahan tarif pajak karyawan. | Lebih tinggi secara nominal kasar, namun efisien secara pajak badan. |
| Status Biaya bagi Perusahaan | Dapat dibiayakan penuh (Deductible). | Tidak dapat dibiayakan (Non-Deductible). | Dapat dibiayakan penuh (Deductible). |
| Kompleksitas Perhitungan | Sangat sederhana dan mudah dihitung manual. | Moderat, membutuhkan rekonsiliasi berkala. | Tinggi, membutuhkan formula payroll yang matang. |
Implikasi Metode Penggajian terhadap Pengisian SPT Tahunan Karyawan
Perbedaan penerapan metode perpajakan oleh perusahaan ternyata membawa dampak langsung pada cara Anda melakukan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara mandiri.
1. Menilik Bukti Potong Formulir 1721-A1
Setiap awal tahun, perusahaan wajib memberikan Formulir 1721-A1 kepada seluruh karyawan sebagai rangkuman pemotongan pajak sepanjang tahun lalu. Jika perusahaan Anda menerapkan metode Gross atau Gross Up. Komponen penghasilan bruto di dalam formulir tersebut akan terlihat lebih tinggi karena mencakup nilai pajak sebelum dipotong atau nilai tunjangan pajak yang diberikan. Sementara pada metode Nett, komponen nilai yang tertera cenderung merepresentasikan nilai gaji bersih Anda secara langsung.
Baca juga:Â Pengertian, Jenis, Sistem, Cara, dan Tahapan yang Perlu Dipahami dalam Audit Pajak
2. Risiko Status “Kurang Bayar” Akibat Salah Input Data
Bagi karyawan yang memiliki penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja dalam setahun, pemahaman atas metode ini sangat krusial. Ketika Anda menggabungkan dua atau lebih Formulir 1721-A1 ke dalam sistem e-Filing. Sistem akan menghitung ulang total pendapatan kotor gabungan Anda menggunakan tarif progresif.
Jika perusahaan Anda sebelumnya menggunakan metode Nett. Anda harus lebih cermat melakukan koordinasi karena penyesuaian nominal akhir pada e-Filing sering kali memicu status “Kurang Bayar”. Akibat akumulasi lapisan tarif progresif yang melonjak, di mana kekurangan tersebut harus disetorkan secara mandiri ke kas negara.
Baca juga:Â Faktur Pajak: Pengertian, Fungsi, Jenis, Syarat, Contoh, dan Bedanya dengan e-Faktur
Kesimpulan
Memahami secara mendalam mengenai perbedaan pph 21 nett dan gross membantu kedua belah pihak. Baik manajemen perusahaan maupun karyawan untuk menghindari miskomunikasi sejak awal hubungan kerja dimulai. Metode Gross menawarkan transparansi individu dan kepastian anggaran bagi perusahaan. Di sisi lain, metode Nett dan Gross Up memberikan kepastian kenyamanan finansial bagi karyawan. Dengan Gross Up sebagai opsi terbaik bagi perusahaan yang mengejar efisiensi pajak badan secara legal.
