Home » Aturan Terbaru Pajak E-Commerce 2026 dan Alasan Ditundannya

Aturan Terbaru Pajak E-Commerce 2026 dan Alasan Ditundannya

Pajak e-commerce kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menunda penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace. Kebijakan tersebut berkaitan dengan PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang online.

Penundaan hanya mengubah waktu penerapan pemungutan oleh marketplace, bukan menghapus substansi kebijakan perpajakannya. Simak informasi lengkapnya.

Apa Dasar Hukum Pajak E-Commerce?

Dasar hukum pajak e-commerce dalam konteks pemungutan melalui marketplace adalah PMK Nomor 37 Tahun 2025. PMK tersebut mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh serta mekanisme pemungutan pajak atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace.

Kebijakan ini bukan menciptakan jenis pajak baru, tetapi mengubah mekanisme pemungutan agar dilakukan oleh marketplace yang ditunjuk pemerintah. Dalam skema tersebut, marketplace memungut PPh Pasal 22 dari transaksi seller, kemudian menyetorkan dan melaporkannya kepada negara.

Dengan mekanisme tersebut, seller tidak perlu melakukan penyetoran sendiri atas PPh Pasal 22 yang telah dipungut marketplace.

Siapa Saja yang Kena Pajak E-Commerce?

Pajak e-commerce melalui mekanisme PPh Pasal 22 ditujukan kepada pedagang dalam negeri yang melakukan transaksi melalui marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut. Pemungutan dilakukan berdasarkan ketentuan PMK 37/2025 dan tidak berarti seluruh seller otomatis dikenai pajak.

Seller orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak dapat memperoleh pengecualian dari pemungutan jika memenuhi persyaratan. Pengecualian tersebut antara lain membutuhkan penyampaian surat pernyataan omzet kepada marketplace sesuai ketentuan.

Sementara itu, seller badan usaha tidak memperoleh pengecualian berdasarkan batas omzet Rp500 juta tersebut. Seller yang memiliki dokumen pengecualian seperti Surat Keterangan Bebas (SKB) juga dapat memperoleh perlakuan sesuai ketentuan perpajakan.

Baca juga artikel berikut: Aturan PPN Terbaru 2026 dan Cara Perhitungannya

Berapa Tarif Pajak E-Commerce?

Tarif PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace adalah 0,5% dari peredaran bruto sesuai ketentuan PMK 37/2025. Dasar pengenaan tersebut berasal dari nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen tagihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pajak yang dipungut marketplace bukan pajak tambahan di luar kewajiban pajak penghasilan seller. Mekanisme tersebut pada dasarnya memindahkan pihak yang melakukan pemungutan dari seller kepada marketplace yang telah ditunjuk.

Mengapa Pajak E-Commerce Ditunda?

Pajak e-commerce ditunda karena pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. DJP menyatakan implementasi pemungutan oleh marketplace ditunda sampai 31 Oktober 2026, sehingga marketplace yang ditunjuk ditargetkan mulai melakukan pemungutan pada 1 November 2026.

Penundaan tersebut dilakukan agar kebijakan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang masih menjadi perhatian pemerintah.

Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 sebesar 5,29% dinilai belum cukup kuat untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut saat itu. Dengan demikian, alasan penundaan bukan karena pemerintah membatalkan kebijakan pajak marketplace.

Apa Arti Penundaan Pajak E-Commerce bagi Seller?

Penundaan pajak e-commerce berarti marketplace belum mulai memungut PPh Pasal 22 pada waktu yang sebelumnya ditargetkan. Sebelumnya, pemungutan dijadwalkan mulai 1 Agustus 2026 setelah empat marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

Setelah penundaan, seller memiliki tambahan waktu untuk memahami mekanisme pemungutan dan mempersiapkan administrasi perpajakannya. Namun, seller tetap perlu memperhatikan kewajiban pajak yang sudah berlaku karena penundaan mekanisme pemungutan tidak menghapus kewajiban perpajakan.

Marketplace Mana yang Terdampak Penundaan?

Marketplace yang telah ditunjuk sebelumnya sebagai pemungut PPh Pasal 22 termasuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Penunjukan tersebut sebelumnya dilakukan untuk mendukung penerapan PMK 37/2025 mulai 1 Agustus 2026.

Setelah penundaan, DJP menyatakan keputusan penunjukan marketplace sebagai pemungut akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali. Karena itu, seller perlu mengikuti pengumuman DJP mengenai marketplace yang kembali ditunjuk menjelang penerapan kebijakan.

Apa yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak Selama Penundaan?

Wajib Pajak sebaiknya menggunakan masa penundaan untuk memastikan data perpajakan dan informasi seller pada marketplace telah sesuai. Seller orang pribadi juga perlu mengetahui apakah omzet tahunannya berada pada batas Rp500 juta yang dapat menjadi dasar pengecualian pemungutan.

Jika memenuhi syarat pengecualian, seller perlu mempersiapkan surat pernyataan omzet sesuai format dan mekanisme yang ditentukan. Seller yang memiliki SKB atau dokumen pengecualian lainnya juga perlu memastikan dokumen tersebut masih berlaku.

Persiapan tersebut penting agar marketplace dapat menerapkan perlakuan pajak sesuai status seller ketika kebijakan mulai diberlakukan.

Apakah Penundaan Berarti Seller Tidak Perlu Membayar Pajak?

Tidak, penundaan pemungutan marketplace tidak berarti seller bebas dari seluruh kewajiban pajak. Penundaan hanya berkaitan dengan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace berdasarkan PMK 37/2025.

Seller tetap harus memenuhi kewajiban perpajakan lain sesuai status, jenis usaha, omzet, dan ketentuan pajak yang berlaku. Karena itu, seller tidak seharusnya menganggap penundaan sebagai penghapusan kewajiban pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha.

Apa yang Harus Dipersiapkan Sebelum Pajak E-Commerce Berlaku?

Seller perlu memastikan identitas perpajakan, data usaha, omzet, serta dokumen pendukung telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian seller orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta perlu memahami mekanisme surat pernyataan agar dapat memperoleh pengecualian pemungutan jika memenuhi persyaratan.

Seller badan usaha perlu memahami bahwa batas omzet Rp500 juta tidak menjadi dasar pengecualian yang sama bagi badan usaha. Selain itu, seller sebaiknya menyimpan bukti transaksi, invoice, dan dokumen pemungutan pajak untuk mendukung pencatatan serta pelaporan pajak.

Kapan Pajak E-Commerce Mulai Berlaku?

Pemerintah menunda pemungutan PPh Pasal 22 marketplace sampai 31 Oktober 2026 dan menargetkan penerapan kembali mulai 1 November 2026. Tanggal tersebut perlu diperhatikan karena menjadi target baru penerapan kebijakan setelah penundaan.

Namun, seller tetap perlu mengikuti aturan dan pengumuman resmi terbaru karena implementasi bergantung pada penunjukan kembali marketplace oleh DJP. Dengan mengikuti perkembangan regulasi, seller dapat mempersiapkan sistem dan dokumen sebelum pemungutan kembali diberlakukan.

Kesimpulan

Pajak e-commerce melalui marketplace diatur terutama melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengenai pemungutan PPh Pasal 22. Kebijakan tersebut tidak menciptakan jenis pajak baru, tetapi mengubah mekanisme pemungutan pajak atas transaksi seller melalui marketplace.

Pajak e-commerce ditunda sampai 31 Oktober 2026 dan ditargetkan mulai diterapkan kembali pada 1 November 2026. Penundaan dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Seller sebaiknya menggunakan masa penundaan untuk memeriksa data perpajakan, omzet, dokumen pengecualian, serta administrasi transaksi. Dengan persiapan tersebut, seller dapat lebih siap ketika mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 marketplace kembali diberlakukan.